Pertumbuhan Ekonomi Jepang Hampir Stagnan di Kuartal IV 2025

Namun, mandat politik yang kuat itu kini dihadapkan pada ujian ekonomi yang nyata. Publik dan pasar menunggu langkah konkret untuk mengatasi kelambatan pertumbuhan. Sebelumnya, pada November 2025, pemerintahannya telah berusaha mengantisipasi dengan mengesahkan paket stimulus ekonomi bernilai besar.

"Paket tersebut mencakup subsidi energi, bantuan tunai, dan insentif investasi di bidang-bidang utama seperti semikonduktor dan kecerdasan buatan," jelasnya mengenai kebijakan senilai 21,3 triliun yen itu.

Kekhawatiran Atas Beban Utang dan Inflasi

Meski dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan, rencana pengeluaran besar-besaran pemerintah justru memicu kecemasan di kalangan investor. Kekhawatiran utama berpusat pada kondisi fiskal Jepang yang sudah rapuh. Utang pemerintah negeri Sakura itu telah melampaui dua kali lipat ukuran PDB-nya, mencatatkan rasio tertinggi di antara negara-negara maju.

Kebijakan fiskal yang ekspansif, ditambah dengan langkah-langkah untuk meredam inflasi, telah menimbulkan gejolak di pasar obligasi. Bulan lalu, imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang Jepang bahkan menyentuh level rekor tertinggi. Pemicunya adalah janji Perdana Menteri Takaichi untuk sementara waktu membebaskan bahan makanan dari pajak konsumsi, sebuah langkah populis yang bertujuan melindungi daya beli rumah tangga dari tekanan harga namun menambah kompleksitas manajemen fiskal.

Dengan demikian, tantangan Takaichi menjadi dua sisi: merangsang ekonomi yang lesu sambil menjaga stabilitas fiskal yang sudah berada di ujung tanduk. Kinerja kuartal pertama tahun 2026 akan menjadi tolok ukur awal bagi efektivitas kebijakan yang diambil pemerintahannya.