Pertumbuhan Ekonomi Jepang Hampir Stagnan di Kuartal IV 2025

MURIANETWORK.COM - Ekonomi Jepang hampir mengalami stagnasi pada kuartal terakhir 2025, dengan pertumbuhan yang jauh meleset dari proyeksi para analis. Data resmi yang dirilis Senin (16/2/2026) menunjukkan produk domestik bruto (PDB) hanya naik 0,1% dibanding kuartal sebelumnya. Angka yang jauh di bawah ekspektasi ini segera menempatkan pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi di bawah sorotan, menantangnya untuk mendorong pemulihan ekonomi yang lebih kuat pasca kemenangan besar partainya dalam pemilu sela awal bulan ini.

Kinerja Kuartalan yang Mengecewakan

Perlambatan ekonomi Jepang pada periode Oktober-Desember 2025 terasa lebih dalam dari yang diperkirakan. Pertumbuhan kuartal-ke-kuartal sebesar 0,1% itu kontras dengan prediksi para ekonom yang rata-rata memperkirakan ekspansi sebesar 0,4%. Pencapaian ini juga hanya mewakili pemulihan yang sangat terbatas dari kontraksi 0,7% yang terjadi pada kuartal Juli-September sebelumnya.

Dilihat secara tahunan, gambaran yang muncul tak kalah suram. Pertumbuhan year-on-year hanya mencapai 0,2%, tertinggal jauh dari perkiraan median sebesar 1,6%. Meski secara keseluruhan ekonomi Jepang tumbuh 1,1% sepanjang tahun kalender 2025 membalikkan kontraksi 0,2% di tahun 2024 momentumnya tampak kehilangan tenaga di penghujung tahun.

Tantangan Berat di Hadapan Perdana Menteri Takaichi

Data pertumbuhan yang lemah ini datang pada momen politik yang krusial bagi Sanae Takaichi. Setelah menjadi perdana menteri wanita pertama Jepang pada Oktober lalu, Takaichi mengambil langkah berani dengan membubarkan parlemen dan menggelar pemilu sela pada awal Februari. Strateginya terbukti jitu; Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpinnya berhasil meraih kemenangan telak, mengamankan sekitar dua pertiga kursi di majelis rendah.

Namun, mandat politik yang kuat itu kini dihadapkan pada ujian ekonomi yang nyata. Publik dan pasar menunggu langkah konkret untuk mengatasi kelambatan pertumbuhan. Sebelumnya, pada November 2025, pemerintahannya telah berusaha mengantisipasi dengan mengesahkan paket stimulus ekonomi bernilai besar.

"Paket tersebut mencakup subsidi energi, bantuan tunai, dan insentif investasi di bidang-bidang utama seperti semikonduktor dan kecerdasan buatan," jelasnya mengenai kebijakan senilai 21,3 triliun yen itu.

Kekhawatiran Atas Beban Utang dan Inflasi

Meski dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan, rencana pengeluaran besar-besaran pemerintah justru memicu kecemasan di kalangan investor. Kekhawatiran utama berpusat pada kondisi fiskal Jepang yang sudah rapuh. Utang pemerintah negeri Sakura itu telah melampaui dua kali lipat ukuran PDB-nya, mencatatkan rasio tertinggi di antara negara-negara maju.

Kebijakan fiskal yang ekspansif, ditambah dengan langkah-langkah untuk meredam inflasi, telah menimbulkan gejolak di pasar obligasi. Bulan lalu, imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang Jepang bahkan menyentuh level rekor tertinggi. Pemicunya adalah janji Perdana Menteri Takaichi untuk sementara waktu membebaskan bahan makanan dari pajak konsumsi, sebuah langkah populis yang bertujuan melindungi daya beli rumah tangga dari tekanan harga namun menambah kompleksitas manajemen fiskal.

Dengan demikian, tantangan Takaichi menjadi dua sisi: merangsang ekonomi yang lesu sambil menjaga stabilitas fiskal yang sudah berada di ujung tanduk. Kinerja kuartal pertama tahun 2026 akan menjadi tolok ukur awal bagi efektivitas kebijakan yang diambil pemerintahannya.