Ketua MACC Siap Buka Dokumen Pribadi untuk Tim Investigasi Khusus

“Saya yang meminta untuk diselidiki,” ungkapnya.

Selain isu kepemilikan saham, dia juga menanggapi tuduhan bahwa MACC berkolusi dengan "mafia korporasi". Azam menantang pihak yang menuduh untuk melaporkan hal tersebut secara resmi dengan membawa bukti yang kuat, alih-alih sekadar menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Jika mereka ingin menggunakan informasi yang belum diverifikasi, itu terserah mereka. Jika ada yang ingin mengajukan laporan polisi, silakan saja,” katanya.

Dugaan Pelanggaran Aturan Kepemilikan Saham

Kasus ini berawal dari laporan Bloomberg yang mengungkap kepemilikan Azam atas 17,7 juta saham Velocity Capital Bhd, setara dengan 1,7 persen kepemilikan dan bernilai hampir 800.000 ringgit. Informasi ini tercatat dalam laporan tahunan perusahaan hingga awal 2025 dan juga muncul dalam daftar resmi Komisi Perusahaan Malaysia.

Kepemilikan tersebut diduga melanggar surat edaran pemerintah tahun 2024 yang membatasi kepemilikan saham pegawai negeri. Aturan itu menyatakan kepemilikan tidak boleh melebihi 5 persen modal disetor atau 100.000 ringgit, mana yang lebih rendah.

Menanggapi hal itu, Azam Baki membantah telah melakukan pelanggaran. Dia menjelaskan bahwa kepemilikan sahamnya telah diumumkan sesuai prosedur dan seluruh saham yang dimaksud telah dijual pada tahun 2025. Pernyataan ini menjadi inti dari pembelaannya sembari menunggu proses hukum yang akan menentukan kelanjutan kasus ini.