Hasilnya? Hingga akhir Desember 2025, angka outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan yang mencakup kategori green, social, sustainability, dan sustainability-linked telah menembus Rp54,94 triliun. Angka yang setara dengan USD3,28 miliar itu menunjukkan ada traksi yang positif.
Pembicara lain, Mada Dahana dari Kementerian PPN/Bappenas, menyoroti dari sisi pembangunan. Ia mengatakan keuangan berkelanjutan adalah bagian sentral dari strategi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan target Sustainable Development Goal’s (SDG’s).
“Pemerintah telah mengembangkan berbagai inisiatif, seperti sukuk, obligasi tematik misalnya obligasi SDG dan biru serta skema pembiayaan gabungan,” jelasnya.
Namun begitu, tantangan tetap ada. Salah satu yang utama adalah keterbatasan kapasitas pendanaan. Mada menegaskan, kolaborasi dari berbagai pihak mutlak diperlukan untuk mengatasi hal ini.
Meski ada tantangan, sinyal dari data ternyata cukup menggembirakan. Laporan Sustainable Development Report 2025 mencatat skor Indonesia sebesar 70,2, sedikit di atas rata-rata global 69,5. Bahkan, Indonesia telah mencapai 61,4 persen dari 23 indikator penilaian SDG’s. Pencapaian ini, ditambah dengan rencana jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045, bisa menjadi sinyal positif bagi sektor swasta dan investor internasional.
Rangkaian kegiatan ABMF ini sendiri digelar selama tiga hari, dari 2 hingga 4 Februari 2026. Diselenggarakan secara hybrid, acara ini diikuti oleh sekitar 200 peserta yang datang dari seluruh negara anggota ASEAN 3 dan berbagai pemangku kepentingan di kawasan. Pertemuan ini, diharapkan, bukan sekadar seremoni, tapi benar-benar menjadi pemantik aksi kolektif.
Artikel Terkait
Bos IBC Minta DPR Dorong Regulasi dan Insentif untuk Genjot Industri Baterai Nasional
Ibu Habib Bahar Laporkan Istri Korban ke Polisi, Sebut Kesaksiannya Mustahil
Satgas PKH Bergerak Usut Aliran Dana Rp992 Triliun dari Tambang Emas Ilegal
Misteri Pengendali IBC: BUMN Raksasa Bersatu tapi Tanpa Nahkoda