Bos IBC Minta DPR Dorong Regulasi dan Insentif untuk Genjot Industri Baterai Nasional

Jakarta, Senin lalu – Ruang rapat Komisi XII DPR RI ramai dengan pembahasan serius soal masa depan industri baterai nasional. Aditya Farhan Arif, sang Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC), hadir dengan satu misi jelas: mendorong penyesuaian regulasi. Tanpa dukungan hukum dan keuangan yang kuat, menurutnya, cita-cita hilirisasi nikel dari hulu ke hilir bakal tersendat.

Persoalannya tidak sederhana. Aditya mengungkapkan, menggenjot produksi baterai terbentur pada soal pasokan material. Dan itu, tentu saja, berimplikasi pada biaya ekonomi yang harus ditanggung perusahaan. Biaya yang tidak kecil.

Karena itulah, dia menekankan pentingnya insentif dalam kebijakan hilirisasi nikel. Tanpa itu, langkah industri ini bisa terasa berat.

Dalam Rapat Dengar Pendapat itu, Aditya secara khusus menyampaikan permohonan dukungan.

"Kami sudah dapat banyak cerita bagaimana Komisi XII mendukung IBC sebelumnya. Tapi kali ini, kami juga mau minta dukungan, terutama untuk perpanjangan tax holiday dan tax allowance,"

ujarnya, menyampaikan poin konkret yang diharapkan dapat meringankan beban korporasi.

Permintaan lain tak kalah penting. Aditya meminta DPR mendorong penyesuaian aturan proses produksi, khususnya yang terkait penggunaan komponen dalam negeri. Ia menginginkan perlakuan khusus untuk mekanisme Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi komoditas yang disediakan IBC.

"Dukungan TKDN ini penting untuk investor yang membangun baterai dari hulu ke hilir, bukan cuma di manufaktur. IBC dan partner berkomitmen bangun rantai nilai terintegrasi. Harapannya, ada privilege dalam perhitungan TKDN untuk produk kami,"

jelasnya lebih lanjut.

Di sisi lain, Aditya meyakini betul bahwa industri baterai adalah salah satu sektor unggulan pemerintah. Ekosistem bisnis dan manfaat publiknya harus diseriuskan. Nah, untuk menciptakan ekosistem yang sehat itu, penyesuaian regulasi adalah sebuah keharusan. Regulasi yang ada sekarang dinilai belum sepenuhnya mendukung.

Keyakinannya itu ia tutup dengan harapan yang tegas.

"Kalau kita sepakat industri baterai ini prioritas nasional, ya peraturan turunannya harus mendukung ke arah sana. Termasuk kejelasan soal KBLI yang digunakan di industri kami,"

pungkas Aditya. Poin terakhir itu menyiratkan bahwa ketidakpastian klasifikasi usaha pun masih menjadi ganjalan yang perlu segera diurai.