Jakarta, Senin lalu – Ruang rapat Komisi XII DPR RI ramai dengan pembahasan serius soal masa depan industri baterai nasional. Aditya Farhan Arif, sang Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC), hadir dengan satu misi jelas: mendorong penyesuaian regulasi. Tanpa dukungan hukum dan keuangan yang kuat, menurutnya, cita-cita hilirisasi nikel dari hulu ke hilir bakal tersendat.
Persoalannya tidak sederhana. Aditya mengungkapkan, menggenjot produksi baterai terbentur pada soal pasokan material. Dan itu, tentu saja, berimplikasi pada biaya ekonomi yang harus ditanggung perusahaan. Biaya yang tidak kecil.
Karena itulah, dia menekankan pentingnya insentif dalam kebijakan hilirisasi nikel. Tanpa itu, langkah industri ini bisa terasa berat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat itu, Aditya secara khusus menyampaikan permohonan dukungan.
ujarnya, menyampaikan poin konkret yang diharapkan dapat meringankan beban korporasi.
Artikel Terkait
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima 30.000 Dolar AS untuk Proyek Chromebook
Ibu Habib Bahar Laporkan Istri Korban ke Polisi, Sebut Kesaksiannya Mustahil
Satgas PKH Bergerak Usut Aliran Dana Rp992 Triliun dari Tambang Emas Ilegal
Misteri Pengendali IBC: BUMN Raksasa Bersatu tapi Tanpa Nahkoda