Kemenhaj Desak MUI: Haji Pakai Uang Korupsi dan Visa Ilegal Haram!

Wacana soal kehalalan dana haji kembali mencuat. Kali ini, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) secara terbuka mendesak Majelis Ulama Indonesia untuk segera mengeluarkan fatwa tegas. Intinya, mereka ingin MUI menyatakan haram hukumnya bila ibadah haji ditunaikan dengan cara-cara yang melenceng atau menggunakan uang haram.

Wakil Menterinya, Dahnil Anzar Simanjuntak, tak sungkan menyebut contoh konkret. Menurutnya, menggunakan uang hasil korupsi untuk membiayai perjalanan spiritual itu jelas-jelas tidak bisa dibenarkan.

"Kalau naik haji dengan uang korupsi misalnya, dengan uang yang tidak baik atau tidak halal, itu haram," tegas Dahnil pada Senin (26/1/2026).

Persoalannya tak cuma soal sumber dana. Dahnil juga menyoroti maraknya praktik pergi haji lewat jalur yang tidak semestinya. Misalnya, dengan memanfaatkan visa non-haji yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk ibadah tersebut.

"Visa resmi haji itu dikeluarkan secara resmi, ada juga visa yang non-haji. Jadi, kalau naik haji dengan cara ilegal itu haram," paparnya lagi.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Di lapangan, banyak jamaah yang akhirnya menjadi korban penipuan agen travel nakal. Risiko terdeportasi dari Arab Saudi pun selalu mengintai. Nah, dengan adanya fatwa yang jelas, diharapkan masyarakat bisa lebih waspada dan punya dasar agama yang kuat untuk menolak praktik-praktik semacam itu.

Selain itu, Dahnil punya harapan lain. Dia ingin MUI juga mengkaji satu poin penting: bahwa siapa pun yang sudah mendaftar haji, sebenarnya sudah dianggap berniat untuk menunaikannya. Ini bisa menjadi landasan etis dan hukum yang lebih kuat.

Desakan ini tentu akan menjadi bahan pertimbangan serius bagi para ulama di MUI. Bagaimanapun, ibadah haji adalah tentang kesucian niat dan kejernihan jalan yang ditempuh.