Rencana perpindahan pejabat tinggi antara Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Deputi Gubernur BI Juda Agung terus jadi perbincangan hangat. Bukan cuma soal orangnya, tapi lebih pada apa arti langkah ini untuk perekonomian kita ke depan. Banyak yang melihat, ini justru peluang emas. Koordinasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan moneter bank sentral, yang kadang terasa kurang greget, bisa makin diperketat.
Josua Pardede, sang Chief Economist dari Permata Bank, termasuk yang bersikap optimis. Menurut dia, langkah ini bisa jadi sinyal positif untuk tata kelola kebijakan ekonomi. Syaratnya sih sederhana: transparansi dan profesionalisme harus jadi prinsip utama.
"Dukungan Menkeu bisa dibaca positif bila dimaknai sebagai upaya merapikan koordinasi fiskal-moneter agar pembiayaan negara, pengelolaan likuiditas, dan stabilitas nilai tukar berjalan lebih sinkron," jelas Josua kepada media, Selasa lalu.
Dia menambahkan satu hal krusial. Di tengah proses transisi yang rentan ini, kepercayaan pasar harus dijaga. Caranya? Dengan paket komunikasi yang konsisten dan penegasan batas peran masing-masing lembaga. Kalau koordinasi bisa lebih rapi, harapannya kebijakan moneter dan fiskal bisa seiring sejalan. Hasilnya, stabilitas nilai tukar terjaga dan momentum pertumbuhan ekonomi tetap bisa dipacu.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa punya penegasan sendiri. Rencana ini, katanya, bagian dari upaya pemerintah menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Tujuannya jelas: mendongkrak target pertumbuhan ekonomi.
Purbaya juga berusaha meredam kekhawatiran. Dia menjamin independensi Bank Indonesia takkan terganggu. Mekanisme di BI, tegasnya, bersifat kolektif kolegial. Jadi, satu orang takkan bisa mendikte keputusan.
"Kebijakan moneter, kebijakan fiskal, sektor, semuanya kita jalankan. Selama ini kan cuman sinergi ke arah yang lebih bagus kan? Kalau itu bukan intervensi, kerja sama," ujar Purbaya.
Intinya, kehadiran Thomas di BI atau kemungkinan masuknya Juda Agung ke pemerintahan, sama sekali bukan untuk menarik bank sentral ke politik praktis. Justru sebaliknya.
"Jadi kita akan jaga independensi Bank Sentral dengan Pemerintah semaksimal mungkin. Saya enggak perlu uang Bank Sentral untuk itu (program pemerintah). Kita pastikan likuiditas sistem finansial cukup baik," tegasnya.
Nah, sekarang tinggal eksekusinya. Wacananya sudah jelas, optimisme pun mengemuka. Tinggal kita lihat, apakah langkah ini benar-benar bisa menjadi perekat yang dibutuhkan antara dua otoritas penting ini. Semoga.
Artikel Terkait
Anggaran Keselamatan KAI Dipertanyakan Usai Kecelakaan di Bekasi Timur, Pakar: Publik Berhak Tahu Alokasi Dana Proteksi
Okupansi Whoosh dan LRT Jabodebek Melonjak Usai Kecelakaan Maut KRL di Bekasi
Asisten Masinis Curiga Sinyal Eror Sesaat Sebelum KA Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL di Bekasi, 15 Tewas
Sri Mulyani Berduka atas Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek, Sehari Sebelumnya Ia Naik Rute yang Sama