Di Eropa, reaksinya keras. Para pejabat dan aktivis teknologi mengecam kebijakan Musk itu. Mereka beranggapan membatasi fitur berbahaya hanya untuk pengguna premium sama sekali tidak menyelesaikan akar masalah.
Suara kritik paling vokal datang dari Inggris.
“Hal itu sama saja dengan mengubah fitur AI yang memungkinkan pembuatan gambar ilegal menjadi layanan premium. Ini menghina para korban misogini dan kekerasan seksual," demikian pernyataan resmi dari Downing Street, kantor Perdana Menteri Keir Starmer.
Jadi, sementara Musk mencoba mengatur ulang fitur platformnya, Indonesia memilih jalan yang lebih langsung: memutus aksesnya sama sekali. Langkah ini menempatkan Indonesia di garis depan dalam perdebatan global yang pelik tentang etika AI, keamanan digital, dan batas-batas kebebasan berekspresi.
Artikel Terkait
156 Karyawan KEK Industropolis Batang Diberangkatkan ke China untuk Pelatihan Teknis
Waktu Buka Puasa di Bekasi Hari Ini Seragam, Jadwal Isya Berbeda
Menteri Perdagangan: Koperasi Desa Bukan Ancaman, Tapi Mitra Ritel Modern
Kemendag Targetkan Indonesia Jadi The Ultimate Hub for Global Sourcing Lewat TEI 2026