Di Eropa, reaksinya keras. Para pejabat dan aktivis teknologi mengecam kebijakan Musk itu. Mereka beranggapan membatasi fitur berbahaya hanya untuk pengguna premium sama sekali tidak menyelesaikan akar masalah.
Suara kritik paling vokal datang dari Inggris.
“Hal itu sama saja dengan mengubah fitur AI yang memungkinkan pembuatan gambar ilegal menjadi layanan premium. Ini menghina para korban misogini dan kekerasan seksual," demikian pernyataan resmi dari Downing Street, kantor Perdana Menteri Keir Starmer.
Jadi, sementara Musk mencoba mengatur ulang fitur platformnya, Indonesia memilih jalan yang lebih langsung: memutus aksesnya sama sekali. Langkah ini menempatkan Indonesia di garis depan dalam perdebatan global yang pelik tentang etika AI, keamanan digital, dan batas-batas kebebasan berekspresi.
Artikel Terkait
Polri Gagalkan 1.243 Calon Jemaah Haji Ilegal Sepanjang 2025
Harley-Davidson Luncurkan Platform Ride untuk Transformasi Merek dan Perkuat Komunitas
Hujan Deras dan Angin Kencang di Bekasi Tumbangkan Pohon, Rusak Rumah, dan Lumpuhkan Jalan
CEO Danantara Tinjau Teknologi Mobil Otonom di Fasilitas EVE Energy China