AS dan Indonesia Perkuat Pengawasan Maritim Lewat Simulasi Penegakan Sanksi

Jakarta baru-baru ini menjadi tuan rumah Lokakarya Penegakan Sanksi Maritim yang digelar selama tiga hari, mulai 18 hingga 20 November. Acara ini diselenggarakan oleh Biro Pengendalian Senjata dan Nonproliferasi Departemen Luar Negeri AS, tepatnya melalui Office of Cooperative Threat Reduction (CTR).

Yang menarik, lokakarya ini tak hanya dihadiri oleh 25 pejabat dari berbagai lembaga maritim Indonesia, tapi juga melibatkan sekitar 50 perwakilan dari sektor swasta. Mereka berkumpul untuk memperdalam pemahaman tentang penegakan sanksi maritim. Para ahli dari Middlebury Institute of International Studies hadir sebagai pemandu dalam acara tersebut.

Pembukaan lokakarya dilakukan oleh Ransom Avilla, Penasihat Regional untuk Kantor EXBS Kedubes AS di Jakarta. Dalam sambutannya, Avilla memberikan semacam pengantar tentang dasar-dasar sanksi, peran EXBS dalam menjaga keamanan internasional, plus berbagai metode penghindaran sanksi yang kerap ditemui di lapangan.

Tak cuma teori, peserta juga langsung terjun ke dalam latihan simulasi. Skenarionya dirancang mirip dengan kasus nyata penghindaran sanksi. Di sini, mereka benar-benar ditantang untuk menerapkan kewenangan hukum, menjalankan protokol penegakan, dan yang paling krusial belajar berkoordinasi dengan instansi lain.

Menurut Nicole Rothenberg, Manajer CTR, lokakarya ini adalah bukti nyata komitmen Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan Indonesia.

“Lokakarya ini menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam memperkuat keamanan maritim dan menegakkan sanksi internasional,” ujarnya dalam pernyataan yang dikutip Rabu (26/11/2025).

“Dengan meningkatkan kemampuan penegakan hukum dan mendorong kolaborasi antarlembaga, kita mengambil langkah penting untuk menghentikan aktivitas ilegal dan menjaga keamanan regional maupun global," tambah Rothenberg.

Intinya, AS bertekad terus mendukung Indonesia dan negara mitra lainnya. Tujuannya jelas: mencegah entitas yang kena sanksi mengakses material atau teknologi sensitif. Upaya semacam ini, meski terkesan teknis, pada ujungnya bermuara pada satu hal: memperkuat keamanan kita bersama, baik di tingkat regional maupun global.