Menhut Raja Juli Antoni: Kehadiran Polisi Aktif di Kementerian Kehutanan Sangat Membantu

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil telah menciptakan perdebatan baru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa kementeriannya tetap membutuhkan kehadiran personel kepolisian aktif.

Meski menghormati putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Raja Juli menegaskan bahwa kehadiran polisi aktif di Kementerian Kehutanan merupakan kebutuhan mendesak. Pernyataan ini disampaikannya langsung kepada wartawan pada Selasa, 18 November 2025.

Peran Strategis Polisi Aktif di Kementerian Kehutanan

Raja Juli menjelaskan bahwa peran polisi aktif di Kementerian Kehutanan sangat vital, terutama dalam dua aspek utama. Pertama, untuk pengawasan internal dan perbaikan tata kelola melalui posisi Inspektorat Jenderal yang dijabat Perwira Tinggi Polri.

Kedua, dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Menurutnya, staf khusus dari kepolisian telah memberikan kontribusi signifikan dalam menangani bencana lingkungan ini.

Surat Permintaan Resmi ke Kapolri

Menhut mengungkapkan bahwa dirinya telah mengirim surat resmi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Surat tersebut berisi permintaan agar Polri menugaskan personel terbaiknya untuk membantu tugas-tugas strategis di Kementerian Kehutanan.

Permintaan ini menunjukkan komitmen Kemenhut untuk mempertahankan sinergi dengan institusi kepolisian dalam menjalankan mandatnya.

Data Penempatan Polisi di Lembaga Sipil

Berdasarkan data dari Mabes Polri, saat ini terdapat sekitar 300 anggota aktif yang menduduki posisi manajerial di berbagai kementerian dan lembaga di luar kepolisian. Selain itu, terdapat 3.800 anggota yang bertugas sebagai staf pendukung.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menegaskan bahwa penugasan ini dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari lembaga terkait.

Putusan MK Tidak Berlaku Surut

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan penjelasan penting mengenai implementasi putusan MK. Aturan ini tidak berlaku surut, sehingga polisi aktif yang saat ini sudah menduduki jabatan sipil tidak harus mengundurkan diri.

Kebijakan ini hanya berlaku untuk usulan penempatan polisi aktif di jabatan sipil yang akan datang, memberikan kejelasan status bagi personel yang sedang bertugas.