Peringatan Menohok Usai Longsor Cisarua: Eksploitasi Alam dan Panggilan untuk Introspeksi

Duka masih menyelimuti Desa Pasirlangu, Kabupaten Bandung Barat. Peringatan keras justru datang dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyoroti ulah manusia sebagai pemicu bencana.

Kejadiannya di Sabtu dini hari yang kelam itu, tanggal 24 Januari 2026. Tanah dari bukit di Kampung Pasir Kuning tiba-tiba ambrol. Begitu cepat dan ganas, setidaknya 30 rumah terkubur dalam sekejap. Suasana yang semestinya tenang berubah jadi mimpi buruk.

Hingga berita ini ditulis, tim SAR sudah bekerja keras. Mereka berhasil mengevakuasi 25 jenazah. Kabar yang sedikit meredakan hati, 17 di antaranya telah dikembalikan ke pelukan keluarga. Namun, delapan lainnya masih menunggu proses identifikasi sebuah tugas yang berat di tengah kepedihan yang mendalam.

Di tengah situasi itu, Gubernur Dedi Mulyadi angkat bicara. Lewat akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Minggu (25/1), ia menyampaikan pernyataan yang tak cuma berisi belasungkawa, tapi juga kritik pedas. Intinya satu: alam sudah terlalu lama dieksploitasi.

"Longsor yang dialami oleh saudara kita di Bandung Barat menjadi catatan penting," ujarnya. "Bencana bisa menimpa siapa saja tanpa orang tersebut melakukan perbuatan yang mengakibatkan bencana."

Kalimatnya berlanjut, lebih tegas. "Itu fakta bahwa kita sudah berbuat salah terhadap areal-areal perbukitan. Kita sudah abai terhadap alam semesta."

[Foto: Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan pernyataan]

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Dok. Pribadi)

Menurut Dedi, manusia kerap lupa diri. Kita hanya numpang tinggal di bumi, tapi berlaku seperti pemilik yang seenaknya. Eksploitasi dilakukan tanpa memedulikan harmoni dan keselamatan jangka panjang. Ia secara khusus menyoroti maraknya alih fungsi lahan, dari sawah dan bukit hijau berubah jadi deretan perumahan.

Nah, di titik inilah ia mengajak semua pihak untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam. Pemerintah, terutama, diminta introspeksi soal kebijakan tata ruang yang mungkin terlalu longgar. Apakah izin-izin yang diberikan sudah benar-benar mempertimbangkan daya dukung alam?