Jusuf Kalla dan Guru Besar Bahas Ancaman Defisit Anggaran Daerah

Minggu siang (15/3/2026) di kediamannya yang berada di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jusuf Kalla tampak serius mendengarkan. Mantan Wakil Presiden itu sedang menggelar pertemuan terbatas dengan sejumlah guru besar, peneliti, dan praktisi. Topiknya berat tapi krusial: kondisi fiskal daerah dan ancaman defisit anggaran yang melanda banyak wilayah.

Pertemuan itu bukan sekadar temu biasa. Menurut JK, tujuannya jelas: mencari jalan keluar dari persoalan defisit yang membelit banyak daerah. Ia menegaskan, kemajuan Indonesia secara keseluruhan mustahil tercapai jika daerah-daerah tertinggal. "Struktur negara kita kan bertumpu pada kekuatan pemerintahan daerah," ujarnya usai diskusi. Intinya, fiskal daerah yang sehat adalah pondasi utama.

Tanpa perhatian serius pada kondisi keuangan lokal, roda pemerintahan dan pembangunan di tingkat akar rumput bisa macet. Itulah yang coba diantisipasi.

"Karena bagaimanapun, negeri ini terdiri daripada daerah-daerah, maka daerah juga harus maju untuk memajukan masyarakat. Itu intinya. Nah itulah kita berdiskusi tadi dan tentunya sudah dijelaskan oleh masing-masing (praktisi),"

Kalimat itu diucapkan JK dengan nada prihatin. Ia paham betul kompleksitas masalahnya.

Di sisi lain, salah satu praktisi yang hadir, Prof. Djohermansyah Djohan, menyoroti titik persoalan yang lebih spesifik. Menurutnya, ada penurunan signifikan kemampuan fiskal daerah. Imbasnya, tugas rutin pemerintahan, percepatan pembangunan, bahkan pelayanan di tingkat desa pun terancam. Ia melihat sejumlah kebijakan nasional justru membatasi ruang gerak kepala daerah.

"Kita menemukan ada persoalan-persoalan yang cukup penting untuk kita perhatikan, terutama persoalan terkait dengan soal kemampuan daerah yang berkurang sekarang dalam menyelenggarakan tugas-tugas rutin pemerintahan maupun dalam percepatan pembangunan, termasuk juga dari tingkat pemerintahan desa, karena ada berbagai kebijakan yang dibuat di pemerintahan nasional yang berefek kepada pembangunan daerah dan tugas-tugas kepala daerah,"

Ungkap Prof. Djohan. Ia lantas menekankan bahwa kepentingan nasional dan kebutuhan daerah harus seiring sejalan. Pelayanan publik dan pembangunan tak boleh terhambat. Ia juga mengingatkan pentingnya komitmen penguatan desentralisasi, seperti yang tercantum dalam agenda Asta Cita.

"Ini harapannya bisa menjadi diskursus publik dan juga perhatian kita semua terutama oleh pemerintah pusat agar betul-betul mempertimbangkan sejumlah kebijakan terutama dalam tata kelola hubungan pusat dan daerah baik hubungan kewenangan maupun hubungan keuangan,"

tambahnya.

Pertemuan yang berlangsung cukup intens itu juga dihadiri sederet nama lain. Di antaranya Prof. Irfan Ridwan Maksum dan Prof. Aditya Perdana dari UI, Lili Romli dari BRIN, Prof. Hanif (UT), Prof. Trubus (Trisakti), serta sejumlah akademisi dan peneliti ternama lainnya. Mereka semua sepakat, masalah fiskal daerah ini bukan hal sepele dan butuh solusi konkret sebelum berdampak lebih luas.

(Febrina Ratna Iskana)