Puluhan Ton Beras Ilegal Disita di Pelabuhan Batam, Diduga Asal Thailand

Di sisi lain, pemerintah saat ini memang sedang memperketat kebijakan pangan dan menghentikan impor beras. Itu semua bagian dari target swasembada. Amran menilai tindakan tegas harus dilakukan agar petani tidak kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Apalagi saat ini berbagai program seperti bantuan pupuk, benih, alat mesin pertanian, hingga penambahan kuota pupuk sedang digencarkan.

Kasus di Batam ini bukan yang pertama. Beberapa hari sebelumnya, pemerintah juga mengamankan 250 ton beras ilegal di Sabang, Aceh. Beras itu disimpan di gudang PT Multazam Sabang Group. Kasus ini juga diduga melanggar perintah Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas melarang impor beras tanpa persetujuan pusat.

Dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Amran juga menyoroti ironi masuknya minyak goreng ilegal. Padahal Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar dunia, tapi masih harus menghadapi masuknya minyak goreng asing secara ilegal. Hal ini jelas mengancam stabilitas industri lokal dan merugikan pelaku usaha domestik.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memberikan penjelasan lebih detail. Ketiga kapal yang membawa beras ilegal telah diamankan bersama seluruh muatannya.

Lima anak buah kapal telah diperiksa, dan sejauh ini belum ada indikasi keterlibatan warga negara asing.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah cepat ini dilakukan untuk menjaga momentum produksi nasional. Targetnya jelas: swasembada 2025. Kasus penyelundupan 40 ton beras di Batam ini dianggap sebagai ancaman serius yang harus ditangani secara tegas.