Puluhan Ton Beras Ilegal Disita di Pelabuhan Batam, Diduga Asal Thailand

Batam kembali jadi sorotan. Kali ini, bukan karena proyek infrastruktur atau wisata, melainkan sebuah operasi penyitaan besar-besaran. Puluhan ton beras ilegal berhasil diamankan aparat di pelabuhan setempat.

Sinergi cepat antara Kementerian Pertanian, TNI, dan Polri berhasil mencegah puluhan ton komoditas pangan ilegal beredar. Temuan ini cukup mengganggu, apalagi di tengah upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional pada 2025.

Yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa beras sebanyak itu masuk? Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, semuanya berawal dari sebuah laporan masyarakat. Waktu itu sudah larut, Senin malam sekitar pukul 23.00 WIB. Laporan itu masuk melalui kanal "Lapor Pak Amran", menginformasikan adanya tiga kapal mencurigakan yang membawa komoditas pangan ilegal. Ketiganya sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batu Ampar, Kota Batam.

Informasi itu langsung ditindaklanjuti. Koordinasi pun dilakukan dengan cepat melibatkan Pangdam, Kapolda Kepulauan Riau, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, hingga Dandim setempat.

Saat aparat tiba di lokasi, mereka menemukan fakta yang cukup mencengangkan. Tiga kapal bermuatan besar itu membawa 40,4 ton beras ilegal. Tapi bukan cuma beras. Ada juga 2,04 ton minyak goreng, 4,5 ton gula pasir, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 kemasan mi impor, dan 30 dus makanan beku.

Menteri Amran dengan tegas menyoroti masalah ini. Menurut penjelasan awal, beras ilegal tersebut diduga berasal dari Thailand.

"Masuknya komoditas asing di tengah capaian swasembada sangat berbahaya bagi semangat dan motivasi 115 juta petani Indonesia," tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah saat ini memang sedang memperketat kebijakan pangan dan menghentikan impor beras. Itu semua bagian dari target swasembada. Amran menilai tindakan tegas harus dilakukan agar petani tidak kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Apalagi saat ini berbagai program seperti bantuan pupuk, benih, alat mesin pertanian, hingga penambahan kuota pupuk sedang digencarkan.

Kasus di Batam ini bukan yang pertama. Beberapa hari sebelumnya, pemerintah juga mengamankan 250 ton beras ilegal di Sabang, Aceh. Beras itu disimpan di gudang PT Multazam Sabang Group. Kasus ini juga diduga melanggar perintah Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas melarang impor beras tanpa persetujuan pusat.

Dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Amran juga menyoroti ironi masuknya minyak goreng ilegal. Padahal Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar dunia, tapi masih harus menghadapi masuknya minyak goreng asing secara ilegal. Hal ini jelas mengancam stabilitas industri lokal dan merugikan pelaku usaha domestik.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memberikan penjelasan lebih detail. Ketiga kapal yang membawa beras ilegal telah diamankan bersama seluruh muatannya.

"Kemudian yang ditangkap itu ada tiga kapal. Kapal pertama adalah KM Permata Pembangunan, yang ditangkap pertama. Lalu kapal kedua KM Sampurna Tiga, dan kapal ketiga KM Risky. Ada tiga kapal yang ditangkap," terangnya.

Lima anak buah kapal telah diperiksa, dan sejauh ini belum ada indikasi keterlibatan warga negara asing.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah cepat ini dilakukan untuk menjaga momentum produksi nasional. Targetnya jelas: swasembada 2025. Kasus penyelundupan 40 ton beras di Batam ini dianggap sebagai ancaman serius yang harus ditangani secara tegas.