Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Picu Beragam Tanggapan dari PDIP

Pemerintah secara resmi telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden RI ke-2, Soeharto. Keputusan ini memantik perdebatan publik dan menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk partai politik.

Beredarnya Pesan Penolakan Diduga dari Sekjen PDIP

Di tengah sorotan publik, sebuah tangkapan layar pesan yang diduga berasal dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjadi viral. Dalam pesan tersebut, terlihat seruan untuk menggalang opini dan penolakan terhadap penganugerahan gelar pahlawan untuk Soeharto. Pesan itu juga menginstruksikan agar mendorong pihak di luar partai untuk turut menolak pemberian gelar tersebut.

Respons Tidak Langsung dari Internal PDIP

Menanggapi hal ini, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, memilih untuk tidak memberikan penjelasan detail. Ia menyarankan agar pertanyaan mengenai keaslian pesan tersebut ditujukan langsung kepada Hasto Kristiyanto. Upaya untuk mengonfirmasi kebenaran pesan tersebut kepada Hasto sendiri belum mendapatkan respons.

Andreas sendiri sebelumnya telah menyampaikan kritik terbuka terhadap keputusan pemerintah. Ia menegaskan bahwa kritik yang dilontarkannya merupakan pandangan pribadinya selaku politisi dan anggota DPR RI yang membidangi masalah Hak Asasi Manusia.

Penolakan sebagai Bagian dari Identitas Kader

Pandangan lain disampaikan oleh politikus PDIP, Guntur Romli. Menurutnya, penolakan terhadap Soeharto tidak memerlukan instruksi khusus dari pimpinan partai. Guntur menjelaskan bahwa sikap kritis terhadap rezim Orde Baru sudah menjadi bagian dari identitas atau DNA kader PDIP, yang menurutnya berprinsip melawan kezaliman, korupsi, serta membela rakyat kecil.

Lebih lanjut, Guntur menduga bahwa tangkapan layar pesan yang beredar adalah palsu. Ia berpendapat bahwa siapa pun dapat dengan mudah membuat atau memalsukan pesan semacam itu.

Pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto terus menjadi topik hangat yang menyedot perhatian, menunjukkan bahwa narasi sejarah dan penilaian terhadap kepemimpinan masa lalu masih menjadi hal yang relevan dan sensitif dalam dinamika politik Indonesia saat ini.