Andreas sendiri sebelumnya telah menyampaikan kritik terbuka terhadap keputusan pemerintah. Ia menegaskan bahwa kritik yang dilontarkannya merupakan pandangan pribadinya selaku politisi dan anggota DPR RI yang membidangi masalah Hak Asasi Manusia.
Penolakan sebagai Bagian dari Identitas Kader
Pandangan lain disampaikan oleh politikus PDIP, Guntur Romli. Menurutnya, penolakan terhadap Soeharto tidak memerlukan instruksi khusus dari pimpinan partai. Guntur menjelaskan bahwa sikap kritis terhadap rezim Orde Baru sudah menjadi bagian dari identitas atau DNA kader PDIP, yang menurutnya berprinsip melawan kezaliman, korupsi, serta membela rakyat kecil.
Lebih lanjut, Guntur menduga bahwa tangkapan layar pesan yang beredar adalah palsu. Ia berpendapat bahwa siapa pun dapat dengan mudah membuat atau memalsukan pesan semacam itu.
Pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto terus menjadi topik hangat yang menyedot perhatian, menunjukkan bahwa narasi sejarah dan penilaian terhadap kepemimpinan masa lalu masih menjadi hal yang relevan dan sensitif dalam dinamika politik Indonesia saat ini.
Artikel Terkait
Di Balai Kota Bawah Tanah, Sejarah Baru New York Dimulai
Kapolda Jateng Wajibkan Personel Naik Pangkat Bawa Keluarga dan Tanam Pohon
BPJPH Pacu Sertifikasi Halal Gratis Usai Catat Serapan Anggaran Nyaris Sempurna
PANRB Apresiasi Dedikasi ASN, Ajak Perkuat Kolaborasi di Tahun Baru