Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno telah dikonfirmasi akan menjadi salah satu pembicara utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim COP 30 di Brazil. Kehadirannya di forum dunia ini menjadi sorotan utama dalam delegasi Indonesia yang dipimpin Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim, Hashim Djojohadikusumo. Eddy Soeparno dijadwalkan berbicara dalam tiga sesi strategis, baik di Asia Climate Solutions Pavilion maupun Paviliun Indonesia. Beberapa tema kunci yang akan ia angkat mencakup 'Karbon sebagai Pilar Ekonomi Baru' dan potensi Indonesia menjadi produsen Sustainable Aviation Fuel (SAF) kelas dunia. Dalam pernyataannya, Eddy menegaskan bahwa COP 30 adalah ajang penting untuk menyampaikan komitmen Indonesia kepada para pemimpin dunia dalam mempercepat transisi energi dan target dekarbonisasi. Hal ini sejalan dengan komitmen berulang yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di berbagai forum internasional. Lebih lanjut, Eddy Soeparno menjelaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan ekonomi hijau, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Ini termasuk kawasan kehutanan seluas 126 juta hektare dan 3,3 juta hektare hutan mangrove yang menjadi fondasi pengembangan energi baru terbarukan. Salah satu poin penting yang akan disampaikan adalah dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai pemimpin dalam aksi iklim global. Forum ini juga akan menjadi platform untuk memaparkan potensi ekonomi karbon sebagai pilar ekonomi nasional yang baru. Eddy turut menyoroti terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Ekonomi Karbon sebagai tonggak historis. Perpres ini dinilai akan memperkuat daya saing global Indonesia dan membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi untuk mendukung pertumbuhan hijau. Di akhir paparannya, Eddy Soeparno menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang membahas beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan. RUU Energi Baru dan Terbarukan serta RUU Pengelolaan Perubahan Iklim menjadi bukti komitmen legislatif dalam mendorong akselerasi transisi energi di Indonesia.