Komitmen Indonesia di COP30: Alokasi 1,4 Juta Hektare Hutan Adat
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam Belem Climate Summit (COP30) di Brasil. Dalam forum internasional ini, Indonesia menegaskan komitmen pemerintah untuk menyerahkan 1,4 juta hektare hutan kepada masyarakat adat.
Pengumuman Resmi Komitmen Hutan Adat
Hashim Djojohadikusumo secara resmi mengumumkan komitmen berani Indonesia kepada dunia. "Awal tahun ini Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan komitmen kami untuk mengakui dan mengalokasikan 1,4 juta hektare hutan adat untuk masyarakat adat dan lokal dalam waktu empat tahun ke depan," ujar Hashim sebagai perwakilan Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan Penuh Pemerintah Indonesia
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pemberian 1,4 juta hektare hutan adat menjadi bukti kepedulian Presiden Prabowo terhadap lingkungan dan masyarakat adat. "Bagian dari kepedulian Pak Presiden terhadap lingkungan sekaligus untuk masyarakat yang selama ini termarjinalkan," tuturnya usai acara.
Implementasi dan Target Pencapaian
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat pada Maret 2025. Raja Juli menetapkan target pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025-2029.
Manfaat Ganda Pengakuan Hutan Adat
Pengakuan hutan adat tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30-50 persen berdasarkan data SOIFO 2024. Hal ini menunjukkan kontribusi signifikan dalam upaya pelestarian lingkungan global.
Delegasi Indonesia di COP30 terdiri dari Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol yang diutus khusus oleh Presiden Prabowo Subianto.
Artikel Terkait
KPK Sita US$50 Ribu dalam Penggeledahan Kantor dan Rumah Dinas Hakim PN Depok
BP Taskin Usulkan Integrasi Program Ekonomi Kerakyatan ke dalam Satu Ekosistem
Kejagung Kaji Laporan Dugaan Genosida Israel di Gaza Berdasarkan KUHP Baru
AS Bebaskan Tarif Sawit hingga Kopi RI, Pelaku Usaha Soroti Tantangan Ekspor