Normalisasi Kali Ciliwung Baru Terselesaikan 52 Persen, Target Rampung Mundur ke 2029

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa proyek normalisasi Kali Ciliwung baru terselesaikan sepanjang 17 kilometer dari total target 33 kilometer. Dengan capaian sekitar 52 persen tersebut, masih tersisa 16 kilometer yang harus segera dituntaskan.

“Kemudian tadi dijelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan pembangunan dan revitalisasi termasuk normalisasi sungai kurang lebih 33 kilometer, yang sudah dilakukan 17 kilometer (52 persennya), sisanya 16 kilometer,” ujar AHY usai meninjau Inlet Sodetan Kali Ciliwung di Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (7/5/2026).

Menurut AHY, normalisasi Kali Ciliwung menjadi langkah krusial dalam upaya pencegahan banjir di Jakarta. Pembangunan tanggul di sepanjang aliran sungai dinilai sebagai salah satu solusi infrastruktur yang mendesak untuk direalisasikan.

“Termasuk tadi kita menyusuri menggunakan perahu karet dari Rawajati ke Bidara Cina kurang lebih 5 kilometer, ada 2,3 kilometer di mana itu merupakan titik-titik yang paling mungkin terjadi banjir setiap saat. Ini harus kita segera lakukan normalisasi, pembangunan tanggul kurang lebih tingginya 4 hingga 5 meter,” jelasnya.

Dalam jangka pendek, pemerintah akan melakukan pengerukan terhadap aliran sungai yang mengalami pendangkalan, khususnya di Kali Ciliwung dan Cisadane. AHY menegaskan bahwa pengerukan perlu dilakukan hingga kedalaman lebih dari 50 sentimeter agar kapasitas sungai kembali optimal.

“Karena ternyata tadi penjelasannya setiap tahun itu harus terus dilakukan normalisasi. Naik lagi pendangkalan 20 sentimeter, pendangkalan 50 sentimeter. Nah, itu harus dilakukan terus pengerukan. Jadi ini sangat berpengaruh pada kondisi sungai kita,” sambungnya.

Di sisi lain, AHY mengakui bahwa proses normalisasi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait pembebasan lahan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat pengadaan lahan yang hingga kini belum sepenuhnya clean and clear.

“Memang tantangannya selalu di antaranya adalah lahan. Tadi Ibu Wamen PU juga menyampaikan lahannya sering kali masih terhambat, belum clean and clear pengadaannya. Itulah mengapa kolaborasi pemerintah pusat dan Pemprov ini menjadi sangat penting dan masyarakat juga harus terlibat dalam upaya besar ini,” beber dia.

Target penyelesaian pembangunan tanggul pun mengalami pergeseran. Semula direncanakan rampung pada 2027, namun kini diperkirakan baru dapat diselesaikan antara 2028 hingga 2029. AHY menjelaskan bahwa dinamika di lapangan, termasuk faktor pembebasan lahan, menjadi penyebab mundurnya jadwal tersebut.

“Iya tadi penjelasan dari Kepala BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) rencananya memang waktu itu (targetnya) 2027 bisa selesai, tapi karena tentu ada sejumlah faktor dinamika dan lain-lain maka ini mundur 2028-2029 lah,” imbuh dia.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan liar di sempadan sungai turut memperparah kondisi. Menurutnya, jika bangunan-bangunan keras terus berdiri di area tersebut, maka sungai akan semakin menyempit dan upaya normalisasi menjadi sia-sia.

“Karena percuma kita bikin tanggul kemudian juga terus dilakukan pembangunan-pembangunan liar yang seharusnya tidak boleh. Kalau membangun sesuatu yang keras di sempadan sungai, maka sudah pasti ini akan membuat sungai kita makin lama makin sempit,” sambungnya.

AHY berharap sisa 16 kilometer normalisasi dapat diselesaikan secara progresif tanpa hambatan berarti. Ia menekankan bahwa prioritas saat ini adalah menangani titik-titik yang paling rawan banjir dan membutuhkan penguatan infrastruktur segera.

“Tapi kita fokuskan ke yang benar-benar rentan kondisinya memang membutuhkan penguatan segera infrastruktur. Oleh karena itu sisa 16 km tadi, ya saya berharap bisa dilakukan secara progresif ya. Mudah-mudahan tidak ada hambatan yang terlalu berarti. Memang tadi banyak terkait urusan lahan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menyampaikan bahwa permasalahan utama dalam penuntasan normalisasi Ciliwung adalah pembebasan lahan yang belum tuntas. Ia mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang dinilai sangat kooperatif, namun tetap perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk wilayah yang melintasi daerah tersebut.

“Insyaallah nggak ada kendala dan tanggul itu bisa selesai 16 km itu, ya. Dan ini tidak hanya dengan DKI, juga ada juga yang ke arah Jawa Barat juga ya,” ucapnya.

“Mudah-mudahan DKI Jakarta saya acungin jempol karena sangat kooperatif, tinggal yang di Jabar nanti kami juga tetap akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat,” sambung dia.