Perkembangan terbaru soal penanganan pascabencana di Sumatera akhirnya disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, ia memaparkan kondisi terkini di tiga provinsi yang porak-poranda: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemulihan, menurutnya, tak cuma dilihat dari fisik bangunan yang berdiri lagi. Lebih dari itu, ada indikator lain yang jadi ukuran. Mulai dari bagaimana pemerintahan berjalan, akses jalan dan jembatan, sampai hal-hal mendasar seperti listrik dan air bersih. Layanan kesehatan, pendidikan, dan roda perekonomian warga juga jadi perhatian serius.
“Kami melihat bahwa untuk di Sumatera Barat relatif paling cepat ya,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, dari 19 kabupaten dan kota di sana, 16 di antaranya terdampak. Namun, 13 wilayah di dalamnya sudah menunjukkan pemerintahan dan aktivitas masyarakat yang berjalan relatif lancar. Pernyataan ini ia sampaikan Senin lalu, usai mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta.
Di sisi lain, kondisi di provinsi tetangga bervariasi. Sumatera Utara menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan di sebagian besar daerahnya. Meski begitu, tetap ada beberapa titik yang masih butuh perhatian ekstra. Sementara di Aceh, situasinya mirip. Sejumlah wilayah sudah mendekati normal, tapi beberapa lainnya, seperti Aceh Tamiang, masih memerlukan penanganan yang lebih intensif dan menyeluruh.
Soal pengungsian, Tito memastikan ada progres yang positif. Pembangunan hunian sementara atau huntara terus digenjot. Tapi, yang paling ditekankan justru percepatan pembangunan hunian tetap atau huntap. Tujuannya jelas: agar masyarakat nggak terlalu lama tinggal di tempat penampungan sementara.
Artikel Terkait
Wamendagri Apresiasi Capaian Ekonomi Kepri, Soroti Perlu Optimalisasi Belanja Daerah
Tata Cara dan Keutamaan Sholat Dhuha, Ibadah Pagi yang Sarat Harapan
Pemulihan Pascabencana Sumatra: Sumbar Paling Cepat, Aceh Tamiang Masih Butuh Perhatian Serius
KPK Geledah Rumah Kepala Diskominfo Madiun Terkait Kasus Wali Kota Nonaktif