Di sisi lain, Gus Ipul juga menyambut baik kesiapan Kabupaten Sambas yang sudah mengajukan proposal. "Yang penting ini masukkan di tahap ketiga Oktober 2026," ucapnya memberi arahan.
Lebih jauh, ia mengingatkan satu hal penting. Pelaksanaan program ini harus adil dan steril dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). "Jadi harus direspons, pemerintah daerah tidak boleh dibiarkan harus dijawab dan jangan sampai ada KKN," tegasnya lagi.
Menanggapi hal itu, Bupati OKU Timur H. Lanosin langsung menyatakan komitmennya. Pemkabnya bahkan sudah menyiapkan lahan lebih dari cukup, seluas 9,6 hektare, untuk Sekolah Rakyat permanen. "Apapun persyaratannya, kita siap melaksanakan," ungkap Lanosin.
Pernyataan serupa datang dari Bupati Sambas, Satono. Menurutnya, keseriusan daerahnya sudah ditunjukkan sejak lama dengan mengajukan proposal resmi sekitar Mei tahun lalu. "Dan sertifikat tanah bukan hanya hari ini, sebelumnya sudah ada sertifikat," katanya.
Lokasi yang diusulkan berada di Jagur, Sambas, dengan luas sekitar 9,33 hektare. Satono memastikan lahan itu siap secara teknis. Air bersih tersedia, kontur tanahnya relatif datar, semuanya sudah dipersiapkan.
Artikel Terkait
Hujan dan Angin Kencang di Bandung Tewaskan Satu Orang, 33 Pohon Tumbang
Tiga Dapur Makanan Bergizi Gratis di Kaimana Ditutup Sementara Gara-gara IPAL Tak Standar
Sistem Kesehatan Lebanon Selatan Kolaps di Tengah Serangan Israel
Sari Roti Ekspansi ke Industri Pakan Ternak, Manfaatkan Roti Sisa Produksi