"Anggarannya kan besar, lebih dari Rp 3 triliun untuk digitalisasi. Menurut saya, membuat fasilitas pengaduan seperti ini seharusnya bukan perkara sulit bagi BGN," tegas Charles.
Ia lantas memberi contoh. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya aplikasi JAKI yang cukup efektif jadi wadah warga mengadu lengkap dengan bukti foto. Model serupa, menurut Charles, bisa diadopsi oleh BGN.
Baginya, tolok ukur keberhasilan MBG tidak boleh sekadar jumlah penerima bantuan.
"Harus dilihat dari dampak riil terhadap kesehatan dan gizi masyarakat. Kanal pengaduan ini nantinya bisa jadi mekanisme korektif," papar Charles.
Dengan adanya pengawasan langsung dari masyarakat, para penyedia makanan (SPPG) akan terdorong untuk terus memperbaiki kualitas produknya, terutama untuk anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
Artikel Terkait
Banjir Rendam Bintara, 287 KK Terdampak tapi Tak Ada Pengungsian
Malam Berdarah di Jalan Maja-Kopo, Satu Pemuda Terluka Bacokan
Huckabee ke Iran: Trump Bukan Hanya Bicara, Dia Sudah Buktikan
Gizi Seimbang dari Piring Kita: Kemenkes Galakkan Pangan Lokal di HGN 2026