Pemerintah Usul Hapus Hukuman Minimal untuk Kasus Narkotika Ringan

"Oleh karena itu, ancaman minimumnya kita hapus, tetapi untuk maksimumnya itu tetap. Jadi semua dikembalikan kepada pertimbangan hakim," sebutnya.

Di sisi lain, ada perubahan mendasar lainnya. KUHP baru dikatakan sudah tidak mengenal lagi istilah pidana kurungan. Imbasnya, peraturan daerah yang masih memuat sanksi kurungan harus diubah menjadi pidana denda.

"Dengan ketentuan, jika perda itu dia pidana kurungan tunggal, maka dikonversi menjadi denda. Kalau pidana itu pidana denda tunggal, maka pidana denda tunggal diubah berdasarkan subjek hukum," papar Eddy.

Selain itu, untuk UU di luar KUHP yang selama ini menjatuhkan hukuman penjara dan denda secara bersamaan, diusulkan agar ancamannya diubah menjadi pilihan. Artinya, frasa "penjara dan denda" akan berganti menjadi "penjara dan/atau denda" sehingga tidak lagi bersifat kumulatif dan memberatkan.

Jadi, hakim punya ruang gerak yang lebih luas. Tapi kita tak perlu khawatir soal ini.

"Jadi memberikan kebebasan kepada hakim tetapi kita tidak perlu khawatir karena di dalam KUHP baru itu ada pedoman pemidanaan," pungkas Eddy meyakinkan.