Kemlu Tegaskan Pasukan TNI ke Gaza Bersifat Non-Tempur dan Bisa Dihentikan Kapan Saja

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri akhirnya memberikan penjelasan resmi soal rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza. Intinya, peran mereka bakal sangat berbeda dari gambaran pasukan tempur biasa. Kemlu memastikan kontingen Indonesia dalam misi International Stabilization Force (ISF) itu bersifat non-tempur. Dan yang penting, misinya sama sekali tidak terkait agenda demiliterisasi.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional Kemlu, Caka Alverdi Awal. Menurutnya, pemerintah sudah memasang batasan nasional atau national caveats yang jelas untuk mengatur mandat pasukan kita di lapangan.

“Terkait dengan mandat, telah jelas. Dari national caveats kita sampaikan beberapa hal, seperti mandat non-combat dan non-demiliterisasi,” ujar Caka dalam media briefing di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026).

Dia melanjutkan penjelasannya dengan nada yang cukup tegas. Pasukan Indonesia, kata Caka, tidak akan ditargetkan kepada pihak mana pun. Ruang gerak mereka pun dibatasi hanya di wilayah Gaza, dengan penggunaan kekuatan yang sangat-sangat terbatas.

“Tidak ditargetkan dengan pihak manapun. Penggunaan kekuatan sangat terbatas. Area penugasan terbatas di Gaza,” jelasnya.

Nah, soal teknis penugasan di lapangan nanti, itu akan menjadi ranah Kementerian Pertahanan bersama Markas Besar TNI. Mereka yang bakal mengoordinasikan detailnya.

Di sisi lain, Kemlu juga menekankan satu prasyarat krusial yang tak bisa ditawar: persetujuan Palestina. Ini jadi prinsip utama. Indonesia, lewat penjelasan Caka, bertekad untuk menghormati kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina. Jadi, jangan khawatir, pasukan TNI tidak akan dikirim untuk mengubah demografi atau memindahkan paksa warga Gaza.

Dan ada satu poin penutup yang mungkin paling penting untuk dicatat.

“Yang paling terakhir dan paling penting adalah, penugasan ini dapat dihentikan kapan saja,” tegas Caka.

Pernyataan itu seperti memberi semacam 'tombol darurat'. Jika situasi berubah atau prasyarat utama tak terpenuhi, Indonesia punya opsi untuk menarik pasukannya kapan pun.