Penolakan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Dinilai Terlalu Personal oleh ARCB
Koordinator Aliansi Rakyat Cirebon Bersatu (ARCB), Wahyu Irawan, memberikan tanggapan kritis terhadap pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menolak usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 RI, Soeharto. Menurut Wahyu, penolakan ini mencerminkan cara pandang yang terlalu personal terhadap sejarah bangsa Indonesia.
Bangsa Besar Harusnya Menghormati Jasa Para Pemimpin
Wahyu Irawan menegaskan bahwa bangsa besar seharusnya tidak hidup dari luka masa lalu, melainkan tumbuh melalui penghormatan terhadap jasa para pemimpinnya. Ia mengungkapkan kekhawatirannya jika luka pribadi dijadikan ukuran dalam menilai sejarah.
"Kalau setiap luka pribadi dijadikan ukuran dalam menilai sejarah, maka bangsa ini akan terjebak dalam ruang dendam yang tidak ada ujungnya. Indonesia tidak dibangun oleh satu keluarga, tetapi oleh banyak tangan dan pengorbanan," kata Wahyu dalam keterangannya, Sabtu (8/11).
Megawati Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Pernyataan Megawati disampaikan dalam seminar internasional memperingati 70 tahun Konferensi Asia-Afrika di Blitar. Megawati menyatakan penolakannya terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dengan alasan adanya luka sejarah keluarga, terutama terkait masa-masa akhir kepemimpinan Soekarno.
Wahyu menilai alasan tersebut justru berpotensi mengaburkan esensi kepahlawanan yang bersifat nasional. "Luka pribadi seharusnya disembuhkan, bukan diwariskan. Kalau bangsa ini terus memelihara luka, kapan kita belajar berdamai dengan sejarah?" ujarnya.
Jasa Soeharto dalam Pembangunan Nasional
Menurut Wahyu, jasa Soeharto terhadap pembangunan bangsa tidak bisa dihapus begitu saja oleh perbedaan tafsir politik. Dia mengingatkan selama lebih dari tiga dekade, Soeharto berhasil menjaga stabilitas nasional, menumbuhkan ekonomi rakyat, dan memperkuat pertahanan negara.
"Pak Harto punya catatan panjang dalam pembangunan dan diplomasi. Kita bisa berdebat tentang kekurangannya, tetapi menutup mata terhadap jasanya itu bentuk ketidakadilan sejarah," katanya.
Sejarah Bukan Album Keluarga
Wahyu juga menyindir kecenderungan sebagian elit politik yang masih melihat sejarah sebagai milik keluarga, bukan bangsa. "Sejarah bukan album keluarga, apalagi tempat menyimpan sakit hati. Sejarah adalah cermin bangsa untuk menatap masa depan," tegas Wahyu.
ARCB mendorong pemerintah untuk segera mempertimbangkan pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto sebagai bentuk penghormatan atas jasa kepemimpinannya. "Kami di Cirebon masih merasakan hasil nyata dari kebijakan Orde Baru, mulai dari pertanian, pendidikan, hingga infrastruktur. Itu bagian dari sejarah pembangunan yang tak bisa dihapus hanya karena perasaan," ujarnya.
Ajakan untuk Berdamai dengan Sejarah
Wahyu mengajak seluruh pihak untuk menempatkan sejarah secara proporsional. "Bangsa besar bukan yang hidup dari luka, tetapi dari penghormatan terhadap mereka yang telah berjuang. Mengakui jasa Soeharto bukan berarti melupakan Soekarno, justru itu cara terbaik untuk menjaga keseimbangan sejarah Indonesia," pungkas Wahyu.
Artikel Terkait
BPS Proyeksikan Produksi Beras Nasional Naik 15,79% pada Awal 2026
Makassar Waspada Hujan Ringan Sepanjang Hari, Sejumlah Daerah di Sulsel Berpotensi Hujan Sedang
KPK Tangkap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terkait Suap Percepatan Eksekusi Lahan
Australia dan Indonesia Sepakati Traktat Keamanan Bersama Usai Pertemuan Albanese-Prabowo