Penolakan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Pandangan PDIP dan Proses Pengusulan

Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning secara tegas menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden RI ke-2 Soeharto. Penolakan ini disampaikan dalam forum Sekolah Partai PDIP di Jakarta Selatan.

Alasan Penolakan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Ribka Tjiptaning menyatakan penolakan keras terhadap pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Menurutnya, Soeharto tidak layak menerima gelar tersebut dengan menyoroti isu pelanggaran HAM yang terjadi selama masa pemerintahannya.

"Kalau pribadi oh saya menolak keras. Apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan hanya bisa memancing, eh apa membunuh jutaan rakyat Indonesia," tegas Ribka dalam pernyataannya.

Ribka juga menambahkan bahwa belum adanya pelurusan sejarah menjadi alasan tambahan penolakan ini. "Udah lah, pelanggar HAM, membunuh jutaan rakyat, belum ada pelurusan sejarah. Enggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional," sambungnya.

Status Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional

Wakil Ketua Komisi X DPR yang juga Ketua DPP PDIP, MY Esti Wijayati, mengungkapkan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto masih dalam tahap pembahasan awal. Esti menekankan perlunya verifikasi mendalam sebelum keputusan final diambil.

"Tentu ada beberapa hal yang perlu diverifikasi terlebih dahulu, bagaimana nanti nasib para reformis ketika kemudian beliau diberi gelar pahlawan nasional. Berarti dia melawan pahlawan nasional, ada kontradiksi yang tidak mungkin itu bisa selesai begitu saja," jelas Esti.

Proses Pengusulan Calon Pahlawan Nasional 2025

Kementerian Sosial telah menyerahkan daftar 40 nama calon pahlawan nasional tahun 2025 kepada Kementerian Kebudayaan. Dalam daftar tersebut terdapat beberapa tokoh nasional terkemuka termasuk Soeharto, mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah.

Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, pengusulan nama-nama ini merupakan hasil kajian panjang tim penelitian dan pengkajian gelar pahlawan tingkat pusat yang melibatkan berbagai daerah. Seluruh nama calon telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing gubernur sebelum diajukan ke tingkat pusat.