Mahfud MD Ungkap Sembilan Kultur Buruk di Polri, Kekerasan hingga Korupsi Jadi Sorotan Utama

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, mengidentifikasi setidaknya sembilan masalah perilaku atau kultur negatif yang mengakar di tubuh Kepolisian Republik Indonesia dan dinilai mendesak untuk direformasi, dengan praktik kekerasan menjadi salah satu sorotan paling kritis.

Mahfud mengungkapkan, persoalan kekerasan menjadi keluhan yang paling sering diterima saat Komisi Percepatan Reformasi Polri melakukan penyerapan aspirasi di berbagai daerah di Indonesia. Ia secara spesifik menyoroti kasus kekerasan yang terjadi di Indramayu sebagai contoh nyata dari praktik tersebut.

“Di polisi itu banyak kekerasan, sekarang saja ada kekerasan itu Ririn di mana itu? Indramayu ya? Bagaimana orang tidak membunuh orang, dijadikan terdakwa bunuh orang, sesudah di pengadilan ada orang yang tahu bahwa pembunuhnya bukan itu melainkan ini, ini, ini,” kata Mahfud dalam sebuah pernyataan, Selasa (5/4/2026).

Ia kemudian menyoroti pengakuan terdakwa Ririn yang terekam kamera saat meninggalkan ruang sidang. Dalam momen tersebut, Ririn mengaku telah mengalami penyiksaan dan tekanan untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan, sehingga kasusnya bisa dilanjutkan ke pengadilan.

“Katanya ada penyiksaan sampai kakinya dipatahkan, Si Ririn itu kan bilang saya ini mengaku karena kaki saya sampai patah, harus ngaku agar bisa P21 kan, di pengadilan itu muncul, sesudah di pengadilan ada orang lain yang saya melihat yang membunuh 1, 2, 3, 4 orang ini tapi tidak dihadirkan ke persidangan hanya untuk memaksakan itu. Nah, seperti itu kan kekerasan yang tidak boleh dilakukan itu,” ujar Mahfud.

Selain kekerasan, Mahfud juga menyoroti kultur militeristik yang tercermin dari seragam, sepatu, dan atribut lainnya yang justru kerap menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Menurut Mahfud, Presiden Prabowo Subianto berpandangan bahwa atribut-atribut semacam itu sering kali dijadikan simbol kebanggaan.

Sementara itu, persoalan korupsi di tubuh Polri turut menjadi perhatian yang disampaikan kepada Presiden Prabowo, termasuk fenomena gaya hidup flexing yang diperlihatkan oleh sejumlah anggota polisi. Tidak hanya itu, permasalahan patronase atau praktik “orang dalam” yang kerap dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu juga menjadi temuan penting.

“Istilah ini kalau di tingkat umum itu beredar banyak, tapi di kalangan Komisi Reformasi itu dulu dimunculkan oleh Sugeng Teguh Santoso tentang Silent Blue Code, melindungi teman sendiri yang bersalah, saling memaklumi. Itu semua sudah ada di 3.000 buku itu, di 3.000 halaman itu. Kemudian, ada fanatisme, esprite de corps,” kata Mahfud.

Di sisi lain, ia juga menyoroti masalah impunitas, di mana polisi kerap dipandang kebal hukum oleh masyarakat ketika melakukan pelanggaran. Tak ketinggalan, praktik noble cause corruption atau menghalalkan segala cara demi tujuan, serta permasalahan goal displacement yang lebih mengutamakan pencapaian target angka, turut menjadi bagian dari temuan komisi.

“Itu kan budaya, kultur, kemudian target angka pokoknya saya harus menemukan kasus sekian. Jadi, ukurannya angka-angka, kadang-kadang diadakan, itu juga ditemukan di lapangan dan kita semua tulis, ini tidak boleh terjadi, ini caranya, sudah ada di dalam buku itu. Oleh sebab itu, saya katakan buku ini bagus dimiliki oleh semua, seperti karya disertasi diskusinya. Makanya, Pak Prabowo tertarik, diskusi betul,” ujar Mahfud.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo saat ini telah menunjuk Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri untuk memastikan seluruh rekomendasi tersebut dapat dijalankan. Dengan demikian, sudah ada figur yang secara langsung dapat ditugaskan untuk mengawal proses reformasi.

Mahfud menilai Dofiri merupakan sosok yang tepat untuk membantu Presiden dalam memastikan implementasi rekomendasi-rekomendasi itu di lingkungan Polri. Menurutnya, langkah ini menjadi kunci agar reformasi Polri dapat benar-benar terwujud dan cita-cita menghadirkan polisi sipil yang diimpikan publik dapat tercapai.

“Presiden bisa menugasi beliau secara lebih khusus, ini kawal, dan Pak Dofiri itu bisa bekerja dengan banyak orang karena dia kan terbuka, terbuka terhadap LSM, terhadap intelektual. Saya kenal dia sejak di Yogya, waktu dia Kapolda di Yogya dipuji orang dan dia dengan intelektual bisa main, dengan LSM bisa, dia cocok,” kata Mahfud.