Menkeu Purbaya Tegas Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN, Politikus Demokrat: Ini Baru Keren!
Keputusan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menolak penggunaan APBN dalam menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh menuai dukungan. Politikus Partai Demokrat, Ricky Kurniawan, memberikan apresiasi dengan komentar pedas yang menyoroti isu korupsi dan rente.
Dalam pernyataannya yang viral, Ricky Kurniawan menyatakan, Ini baru keren… 👍 Ditanggung penikmat rente korupsinya aja utangnya!
Pernyataan ini menguatkan posisi Menkeu Purbaya yang dinilai berani menjaga disiplin fiskal negara dari beban utang proyek infrastruktur yang membengkak.
Penegasan Menkeu Purbaya: APBN Bukan Penanggung Risiko Bisnis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menanggung utang proyek KCJB melalui APBN. Ia menekankan bahwa proyek ini adalah hasil kerja sama konsorsium badan usaha, sehingga tanggung jawab pembiayaannya tidak boleh dialihkan ke negara.
Proyek kereta cepat ini dijalankan oleh konsorsium, jadi tidak adil jika seluruh beban keuangannya dialihkan ke APBN. Negara tidak bisa terus-menerus menjadi penanggung risiko dari keputusan bisnis,
tegas Purbaya.
Solusi yang sedang didorong pemerintah adalah melalui BPI Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) sebagai lembaga pengelola restrukturisasi. Tujuannya adalah mencari solusi keuangan jangka panjang tanpa melibatkan APBN secara langsung.
Dukungan Ricky Kurniawan: Langkah Berani Lindungi Uang Rakyat
Ricky Kurniawan menilai langkah Menkeu Purbaya sebagai contoh nyata keberanian menjaga integritas fiskal. Ia menegaskan sudah waktunya pemerintah berhenti menutupi kesalahan proyek yang sarat kepentingan bisnis dan politik masa lalu.
Artikel Terkait
Sekadau Perkuat Kolaborasi Lahan dan Hutan untuk Kepastian Hukum
Kemenkum Kalbar Perkuat Perencanaan Anggaran Lewat RPATA
Nusron Wahid Soroti Ketimpangan Lahan: Korporasi Kuasai 48 Persen HGU dan HGB
Ranperda Koperasi dan UMKM Sintang Disempurnakan untuk Dongkrak Ekonomi Lokal