Demokrat Bongkar Alasan Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai Uang Rakyat!

Ini langkah rasional dan berani. Selama ini rakyat selalu jadi korban. Kalau proyeknya untung, yang menikmati segelintir elit. Tapi begitu rugi, rakyat disuruh bayar lewat APBN. Nah sekarang, biar adil, yang menanggung adalah para penikmat rente itu sendiri, ujar Ricky.

Menurutnya, sikap Purbaya memperlihatkan Kementerian Keuangan masih memegang prinsip akuntabilitas publik. Menkeu ini sedang melindungi uang rakyat. Jangan sampai APBN jadi dompet darurat, tambahnya.

Latar Belakang Utang dan Risiko Proyek KCJB Whoosh

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung menghadapi realitas berat dengan pembengkakan biaya dari estimasi awal sekitar Rp86 triliun menjadi lebih dari Rp114 triliun. Hal ini memaksa konsorsium, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), menanggung utang besar kepada kreditur, terutama dari Tiongkok.

Keputusan Menkeu ini berisiko memicu ketegangan dengan kreditur, namun di sisi lain memberikan sinyal positif bahwa negara tidak akan menanggung kesalahan korporasi. Sejumlah pengamat menilai langkah ini penting untuk mencegah pengulangan kesalahan masa lalu dimana utang swasta dan BUMN akhirnya diambil alih pemerintah.

Momentum Reformasi Fiskal dan Perlawanan terhadap Rente

Keputusan Menkeu Purbaya menjadi momentum penting bagi reformasi kebijakan fiskal Indonesia. Di tengah tekanan politik dan ekonomi, langkah ini memperlihatkan sikap tegas pemerintah menjaga integritas keuangan negara.

Dukungan dari politisi lintas partai seperti Ricky Kurniawan menunjukkan isu ini telah menjadi simbol perlawanan terhadap praktik rente dan korupsi yang membebani rakyat. Jika kebijakan ini konsisten dijalankan, Indonesia memiliki preseden kuat bahwa proyek bermasalah tak lagi bisa berlindung di balik APBN.

Sumber: Politikus Demokrat Dukung Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN