Pemerintah resmi memulai implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) dalam program digitalisasi nasional.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan fokus awal diarahkan pada uji coba bantuan sosial (bansos) dan perizinan berusaha sebagai bagian dari agenda besar transformasi digital nasional.
Langkah ini ditandai dengan rapat perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang dipimpin Luhut di Jakarta pada Selasa, 26 Agustus 2025.
Luhut mengatakan digitalisasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah menyalurkan bantuan menjadi lebih akurat, transparan, dan efisien.
“Digitalisasi bansos ini bukan hanya soal transparansi, tapi juga akan memungkinkan pemerintah melakukan penghematan anggaran yang signifikan karena penyaluran bantuan menjadi jauh lebih tepat sasaran,” kata Luhut dalam keterangan resmi.
Adapun implementasi ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan mandat percepatan transformasi digital sejak tujuh bulan lalu, dengan tiga prioritas yakni digitalisasi bansos, digitalisasi perizinan usaha, dan integrasi infrastruktur digital publik.
Artikel Terkait
Kepsek Dicopot! Pelajar Ini Dilarang Ujian Gegara Tunggakan SPP yang Bikin Warganet Geram
Link Live Streaming Denmark vs Yunani, Siapa yang Lolos ke Piala Dunia 2026?
Erick Thohir Sudah Minta Maaf, Tapi Kenapa Banyak yang Masih Marah?
Prabowo Tegaskan Tak Bayar Utang Kereta Cepat: Warisan Jokowi atau Beban Baru?