Bupati Pekalongan Bantah Di-OTT KPK, Klaim Sedang Bertemu Gubernur Jateng

MURIANETWORK.COM, JAKARTA

Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, tak tinggal diam. Usai ditetapkan KPK sebagai tersangka, ia langsung melontarkan pembelaan keras. Yang menarik, dalam upaya membangun alibi, nama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, ikut diseretnya.

Fadia membantah dirinya terjaring Operasi Tangkap Tangan. Klaimnya, saat tim KPK melakukan pengamanan dini hari Selasa lalu, ia justru sedang berada di Semarang. “Saya sedang melakukan pertemuan resmi dengan Pak Gubernur,” ujarnya.

Bantahan yang Menggugat Prosedur

Mantan penyanyi dangdut itu bersikukuh. Ia menegaskan tidak ada satu pun barang bukti, apalagi uang tunai, yang disita dari dirinya saat kejadian. Bahkan, ia mempertanyakan cara penggerebekan yang dilakukan KPK.

“Saya tidak di-OTT, tidak ada barang apa pun yang diambil. Saat penggerebekan terjadi, saya sedang bersama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi demi Allah, tidak ada OTT dan tidak ada uang serupiah pun yang saya terima,”

tegas Fadia di Gedung Merah Putih KPK, Rabu kemarin.

Soal pertemuannya dengan Luthfi, Fadia bilang itu untuk koordinasi. Ia mengaku ingin meminta izin karena berhalangan hadir dalam agenda program Makan Bergizi Gratis. Namun, ia terkesan menghindar untuk merinci lokasi pastinya.

Kronologi yang Berbeda

Di sisi lain, narasi yang dibangun KPK sama sekali berbeda. Lembaga antirasuah itu telah mengamankan total 14 orang dalam operasi senyap di wilayah Kabupaten Pekalongan. Penangkapan dilakukan dalam dua gelombang terpisah.

Gelombang pertama terjadi di Semarang. Tiga orang diamankan, yaitu Bupati Fadia Arafiq, seorang ajudan, dan satu orang kepercayaannya. Mereka kemudian dibawa ke Jakarta dan tiba sekitar pukul 10.22 WIB.

Sementara itu, gelombang kedua berlangsung di Pekalongan. Sebanyak 11 orang diamankan, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Mohammad Yulian Akbar. Rombongan ini tiba di Gedung KPK dengan menggunakan bus pariwisata pada Selasa malam, tepatnya pukul 21.05 WIB.

Kaitannya dengan Proyek Pengadaan

Lalu, kasus apa sebenarnya yang melatarbelakangi operasi besar-besaran ini? Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkap titik terang. Operasi ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan.

Fokusnya ada pada dugaan pengondisian pemenang tender. Salah satu yang disorot adalah proyek pengadaan tenaga alih daya atau outsourcing yang tersebar di berbagai dinas.

“Diduga ada praktik pengondisian agar perusahaan tertentu memenangkan proyek di sejumlah dinas di Pemkab Pekalongan,”

jelas Budi.

Menunggu Kejelasan Pasal

Hingga berita ini diturunkan, KPK masih mendalami pasal-pasal yang akan dijebloskan. Rentangnya luas, mulai dari suap dan gratifikasi, hingga pemerasan. Konferensi pers dijadwalkan digelar siang ini untuk memaparkan kronologi lengkap dan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan.

Kasus ini, mau tak mau, menjadi pukulan telak bagi pemerintahan daerah di Jawa Tengah. Sekaligus menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi pengadaan. Sebuah pola yang sayangnya sudah terlalu sering kita dengar.