Koperasi Merah Putih Dinilai Hadapi Risiko Gagal Bayar Rp 85,96 T

Center of Economic and Law Studies (Celios) menyatakan, Koperasi Merah Putih yang dicanangkan oleh pemerintah hanya menjadi beban berat ketika operasional belum matang. Perbankan yang dipaksa untuk memberikan pinjaman hingga dana desa yang dijadikan jaminan adalah bentuk ketidaksiapan operasional Koperasi Merah Putih.

“Pembangunan desa yang didorong dari pemerintah pusat, bukan bentuk nyata dari pembangunan nasional yang timbul dari masyarakat. Dana desa yang dijadikan jaminan mencederai pembangunan desa yang dicita-citakan dalam UU Desa,” ujar Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda dalam pernyataan resminya, Senin (21/7/2025).

Huda menambahkan, potensi penyalahgunaan dana pinjaman Koperasi Merah Putih yang masif karena membuka celah korupsi yang baru. Apalagi dengan status kerugian Danantara dan BUMN yang tidak lagi menyandang status kerugian negara, maka ada potensi melakukan kejahatan korupsi.

“Selain itu ada potensi Koperasi Merah Putih menjadi predator badan usaha lainnya yang sudah terlebih dahulu eksis. Pelaku ekonomi desa yang akan dirugikan seperti pelaku usaha dan koperasi/lembaga keuangan mikro,” ujar Huda.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi Celios, Rani Septyarini menjelaskan, kinerja koperasi selama delapan tahun terakhir dari sisi aset dan volume usaha memang meningkat, tetapi masih banyak koperasi yang tergolong industri ultra mikro dan mikro. 

“Sebesar 59,42 persen koperasi kita memiliki omzet di bawah Rp300 juta per tahun. Ekspansi koperasi harus bertumpu pada kualitas portofolio serta likuiditas yang sehat. Jika skema Koperasi Merah Putih dipaksakan tanpa adanya penilaian risiko yang matang, maka lonjakan kredit bisa berubah menjadi tekanan cadangan kerugian, yang kemudian akan menggerus ekuitas,” ujar Rani.

Rani menambahkan, terjadi penurunan laba dan aset pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) koperasi konvensional pada 2024 yang harus dilihat sebagai lampu kuning pembentukan Koperasi Merah Putih.