Paradoks Keadilan: Mengapa Yang Dipenjara Justru Mereka Yang Mempertanyakan Ijazah Jokowi?

Paradoks Keadilan: Mengapa Yang 'Dipenjara' Justru Mereka Yang Mempertanyakan Ijazah Jokowi?

Oleh: Ali Syarief

Akademisi

Indonesia adalah negara hukum—setidaknya begitulah yang tertera di dalam konstitusi. 

Namun, kenyataan di lapangan seringkali memperlihatkan paradoks yang menyakitkan. 

Betapa tidak, di tengah sorotan publik terhadap sejumlah indikasi pelanggaran hukum oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), justru mereka yang mempertanyakan legalitas ijazah kepala negara itu yang berpotensi dipenjara.

Apakah ini ironi? Atau justru refleksi dari wajah asli hukum kita hari ini?

Fakta-Fakta Yang Tak Terjawab

Dalam masa dua periode pemerintahannya, Jokowi telah berkali-kali diterpa berbagai dugaan pelanggaran hukum yang nyata dan terang-terangan. Mulai dari:

- Pelanggaran konstitusi dalam cawe-cawe politik, dengan ikut mengatur pencalonan anaknya sebagai wakil presiden, dibarengi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh iparnya sendiri.

- Penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral, seperti keterlibatan aparat negara dan penggunaan dana bansos demi mendongkrak suara kandidat tertentu.

- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dipaksakan dengan anggaran jumbo, tanpa dasar hukum yang kuat dalam pembiayaan jangka panjang, dan justru membebani APBN.

- Nepotisme akut yang menempatkan anak, menantu, hingga kolega dekat dalam posisi strategis, baik di pemerintahan maupun partai politik.

- Perusakan ekosistem demokrasi, lewat pembungkaman suara kritis, intimidasi akademisi, serta kooptasi media dan ormas.

Bila kita berbicara secara objektif dan berlandaskan prinsip equality before the law, maka fakta-fakta tersebut seharusnya cukup menjadi dasar investigasi serius. 

Bahkan dalam sistem demokrasi yang sehat, seorang presiden pun tak boleh berada di atas hukum. Namun yang terjadi adalah sebaliknya.

Siapa yang Berani, Siap-siap Ditangkap