Polemik TNI Jaga Kejaksaan, Muncul Isu Jaksa Agung Segera Diganti?

Beberapa anggota Komisi III DPR RI memilih bungkam.

"Kami belum bisa berkomentar apa pun," kata seorang politisi yang juga enggan disebut namanya.

Di tengah kabut isu, pengamat hukum Mukhsin Nasir memberi analisis jernih.

Menurutnya, pergantian Jaksa Agung adalah hal lumrah dalam sistem presidensial, apalagi jika dianggap mendesak demi kepentingan nasional.

“Itu demi kepentingan negara dan wajah hukum negara ini,” ujarnya kepada media.

Mukhsin juga mengkritisi pelibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan.

Menurutnya, tindakan itu memperlihatkan ketegangan yang belum selesai antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam beberapa kasus besar.

“Kalau untuk penegakan hukum militer memang ada dasar MoU, tapi itu tidak bisa diperluas ke fungsi kejaksaan sipil,” tegasnya.

Ia khawatir langkah ini membuka pintu militerisasi terhadap institusi sipil yang seharusnya mandiri dan akuntabel secara hukum.

Belum ada pernyataan resmi dari Presiden Joko Widodo mengenai kabar pergantian Jaksa Agung.

Begitu pula dari pihak Istana dan Kementerian Sekretariat Negara yang hingga kini belum memberikan tanggapan.

Namun jika benar ST Burhanuddin digeser, publik akan menanti siapa sosok penggantinya dan apa arah kebijakan hukum nasional ke depan.

Polemik ini menjadi momen penting untuk menegaskan kembali batas peran militer dan sipil dalam kehidupan bernegara.

Di tengah sorotan masyarakat, prinsip transparansi dan supremasi hukum tak boleh dikaburkan oleh dalih stabilitas keamanan.

Apakah Indonesia sedang menyaksikan awal dari restrukturisasi besar-besaran dalam tubuh penegak hukumnya?

Atau justru ini pertanda bahwa hukum mulai kembali dipagari oleh kekuatan di luar dirinya?

Waktu akan menjawab.

Sumber: viva

Foto: Jaksa Agung RI ST Burhanuddin/Net