“Kalau distribusi diatur satu pintu melalui BUMN, kita bisa memastikan gula rafinasi tidak membanjiri pasar konsumsi. Ini penting untuk melindungi petani,” katanya.
Di sisi lain, di hulu, pemerintah sebenarnya sudah menggelontorkan dukungan yang tidak sedikit. Ada program bongkar ratoon dengan anggaran mencapai Rp2,5 triliun untuk meningkatkan produktivitas. Belum lagi subsidi pupuk, bantuan alat dan mesin, serta target perluasan areal tanam hingga 200 ribu hektare.
Total intervensinya diperkirakan mencapai Rp4 triliun. Dengan angka sebesar itu, targetnya adalah peningkatan produksi gula nasional hingga 1 juta ton.
“Kalau kebocoran di hilir bisa kita tutup, maka investasi Rp4 triliun itu bisa menghasilkan tambahan 1 juta ton gula,” jelas Sudaryono.
“Dengan asumsi harga Rp17 ribu per kilogram, potensi nilai tambah yang dihasilkan bisa mencapai Rp17 triliun.”
Efeknya tentu lebih dari sekadar angka. Peningkatan produksi dalam negeri tak hanya mengurangi ketergantungan impor, tapi juga memberi efek berganda bagi perekonomian. Kesejahteraan petani meningkat, kontribusi terhadap PDB pun bisa terdongkrak.
“Substitusi impor itu penting,” imbuhnya. “Impor memang bukan hal yang ideal, tapi kalau bisa kita gantikan dengan produksi dalam negeri, itu jauh lebih baik.”
Lebih lanjut, Wamentan Sudaryono menegaskan kesiapan Kementerian Pertanian. Mereka siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan, termasuk gula. Caranya? Dengan kebijakan yang terintegrasi, dari hulu hingga hilir, tanpa celah kebocoran lagi.
Artikel Terkait
Kedubes Iran Kunjungi Keluarga di Kampar yang Beri Nama Bayi Ali Khamenei
Tersangka Peragakan Ulang Pembunuhan Sadis dan Pemotongan Mayat di Brebes
Analis MNC Sekuritas: IHSG Masih Rentan Koreksi Meski Ditutup Menguat
Pelatih PSM Akui Laga Kontra PSIM di Yogyakarta Akan Berat dan Sulit