Namun begitu, fokusnya bukan cuma pada BBM. Komisi VI juga menaruh perhatian pada kesiapan sektor transportasi nasional yang dikelola BUMN. Ini cakupannya luas.
Mulai dari PT Angkasa Pura Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry, Garuda Indonesia, Citilink, sampai PT PELNI. Semua diharap bisa meningkatkan kesiapsiagaan. Soal ketersediaan armada, kualitas pelayanan ke penumpang, semuanya harus dipersiapkan matang.
Intinya, Nurdin menekankan perlunya koordinasi solid. Pemerintah pusat, BUMN, dan daerah harus kompak. Tanpa itu, mengatur arus mudik nasional yang sedemikian besar akan sangat sulit.
Baginya, kesiapan infrastruktur energi dan transportasi ini bukan sekadar urusan operasional belaka. Lebih dari itu, ini adalah bentuk tanggung jawab negara. Memberikan pelayanan publik yang aman, nyaman, dan bisa diandalkan bagi masyarakat yang ingin pulang kampung.
Persoalan mudik memang selalu berulang. Tapi, antisipasi yang lebih awal mungkin bisa mencegah masalah yang sama terulang lagi.
Artikel Terkait
Mendikdasmen Dukung Aturan Batasi Gawai untuk Anak di Bawah 16 Tahun
Kapolsek Kaliwungu Dikeroyok Massa Saat Bubarkan Tawuran di Waktu Sahur
Anggota DPR Soroti Dampak Ganda Program Makan Bergizi Gratis: Ciptakan Lapangan Kerja hingga Gerakkan Ekonomi Lokal
BGN Temukan 78 Dapur Gizi di Solo Raya Langgar Aturan Teknis