Indonesia dan Amerika Serikat akhirnya sepakat. Lewat Agreement on Reciprocal Trade (ART), sebanyak 1.819 produk asal Indonesia bakal dikenai tarif nol persen untuk masuk ke pasar AS. Kabar ini tentu saja disambut sebagai angin segar yang bisa membuka keran ekspor lebih lebar.
Tapi, jangan terlalu cepat girang. Tauhid Ahmad, ekonom senior dari Indef, punya catatan penting. Menurutnya, fasilitas tarif nol persen itu bukanlah sesuatu yang eksklusif cuma buat Indonesia. "Banyak negara juga dapat fasilitas serupa, contohnya Malaysia dan Vietnam," ujarnya dalam pernyataan resmi, Minggu (8/3/2026).
Artinya, akses pasar memang terbuka lebar. Namun, di sisi lain, persaingan di dalamnya akan semakin ketat. "Kita tetap harus bersaing dengan negara lain yang punya kapasitas industri kuat," tambah Tauhid.
Jadi, manfaat riil dari kebijakan ini sepenuhnya bergantung pada satu hal: daya saing industri dalam negeri. Tanpa peningkatan produktivitas, kualitas, dan efisiensi biaya, peluang itu bisa jadi sekadar angka di atas kertas.
Ambil contoh sektor elektronik. Persaingan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara sudah sangat sengit. Atau komoditas seperti CPO. Meski kita produsen besar, pasar punya banyak alternatif dari negara lain yang juga menikmati tarif rendah. Tantangannya nyata.
Lalu, sektor mana yang paling siap? Garda Maharsi dari Prognosa Research & Consulting mencoba memetakannya. Ia melihat beberapa sektor punya potensi besar untuk menangkap momentum ART ini, seperti industri nikel, energi, dan petrokimia. CPO juga berpeluang, asal didukung kebijakan yang tepat.
"Sejumlah sektor memang punya peluang kuat. Tapi, agar potensinya jadi kenyataan, perlu dukungan ekosistem industri yang memadai," jelas Garda.
Dukungan itu, lanjutnya, bisa berupa kemudahan akses pembiayaan, logistik yang efisien, dan penguatan rantai pasok. Sementara untuk sektor seperti tekstil, produk logam, dan mineral, masih dibutuhkan penguatan kapasitas yang serius sebelum bisa benar-benar bersaing di kancah global.
Pendapat senada datang dari Sofyan Herbowo, Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia. Ia menekankan bahwa kesiapan kapasitas industri adalah faktor kunci, bahkan mungkin sama pentingnya dengan kebijakan tarif itu sendiri.
Untuk komoditas unggulan macam CPO, posisi Indonesia masih kuat. "Kita masih jadi salah satu produsen terbesar dunia, punya pengaruh dalam pembentukan harga global," kata Sofyan.
Namun begitu, untuk industri dengan rantai pasok yang rumit dan panjang seperti tekstil, butuh waktu dan strategi penyesuaian yang matang. Tidak bisa instan.
Pada intinya, para pengamat sepakat. Tarif nol persen dari ART adalah peluang signifikan, tapi bukan jaminan otomatis ekspor kita melonjak. Tauhid mengingatkan agar kita tidak silau dengan angka 1.819 pos tarif. "Walaupun tarif ekspor jadi 0 persen, belum tentu ekspor kita langsung meningkat kalau kapasitas dan daya saing industri belum siap," tegasnya.
Ia bahkan punya kajian yang memprediksi skenario kurang optimis. Dengan mengacu pada model analisis dari IPB, dalam skenario tarif 19 persen dengan pengecualian tertentu, ekspor Indonesia bisa turun sekitar 1,58 persen. Impor malah diproyeksikan naik 1,51 persen.
Dampaknya, PDB Indonesia berpotensi terkoreksi tipis, sekitar 0,41 persen. Sementara AS justru diproyeksikan tumbuh 6,54 persen. Yang perlu diwaspadai, neraca perdagangan kita bisa tertekan defisit sekitar USD5,7 miliar. Itu belum termasuk komitmen pembelian komoditas AS senilai USD38,4 miliar yang tercantum dalam perjanjian.
Jadi, jalan menuju manfaat penuh dari ART masih panjang. Semuanya kembali ke tangan industri dalam negeri dan kebijakan pendukungnya.
Artikel Terkait
Kejagung Periksa Lebih dari 15 Saksi Kasus Korupsi Nikel Ombudsman
Badan Gizi Nasional Klarifikasi Isu Kebutuhan 19.000 Sapi untuk Program Makan Bergizi
Bulog Salurkan 664.888 Ton Beras dan 132,9 Juta Liter Minyak untuk 33,2 Juta Penerima
Prabowo dan Erick Thohir Bahas Rencana Pembangunan Akademi Olahraga Nasional