DPR Tunggu Hasil Tim Perumus Apindo-Serikat Pekerja untuk RUU Ciptaker, Target Selesai Oktober

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya masih menanti hasil pembahasan tim perumus yang terdiri dari perwakilan pengusaha dan elemen buruh sebagai langkah lanjutan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Menurut Dasco, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat pekerja telah sepakat membentuk tim perumus untuk menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kesepakatan ini menjadi fondasi awal dalam proses legislasi yang tengah berjalan.

Hasil rumusan dari tim tersebut, lanjut Dasco, nantinya akan dibawa ke DPR untuk diselaraskan dengan naskah akademik yang saat ini masih dalam tahap penyusunan. Proses harmonisasi ini dinilai krusial agar substansi undang-undang yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan semua pihak.

“Kemudian tim dari Serikat Pekerja, Apindo, maupun DPR kemudian akan membuat tim bersama untuk menggodok dan kemudian melakukan pembahasan,” tutur Dasco saat memberi sambutan dalam acara Kongres III KPBI, Minggu (7/6/2026).

Ia menegaskan bahwa percepatan pembahasan tim perumus menjadi prasyarat utama apabila RUU Ciptaker ditargetkan selesai dalam waktu dekat. “Nah, jadi kalau kemudian itu undang-undangnya ingin cepat selesai seperti yang ditargetkan juga oleh presiden pada Oktober paling lambat harus selesai, ya kita sama-sama,” ucap Dasco.

Sementara itu, Dasco mengakui bahwa dirinya belum mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan kerja tim perumus yang terdiri dari Apindo dan serikat pekerja. Tim tersebut bertugas merumuskan poin-poin penting yang akan dimasukkan ke dalam undang-undang baru.

Di sisi lain, Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) direncanakan akan menggelar rapat dalam waktu dekat. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi gelombang PHK yang dipicu oleh kondisi ekonomi saat ini. “Mungkin pekan depan ini sudah saya dengar akan ada rapat-rapat dalam hal memitigasi PHK-PHK yang ada,” sambung Dasco.

Ia memastikan bahwa rapat tersebut juga akan membahas berbagai masukan dari para ketua serikat pekerja, termasuk identifikasi titik-titik rawan yang berpotensi terdampak PHK. “Sehingga kita harapkan kerja sama yang baik antara para pihak,” ucap Dasco.

Lebih lanjut, Dasco memberikan apresiasi terhadap kinerja Desk Ketenagakerjaan Polri yang dinilai aktif membantu proses relokasi tenaga kerja di daerah-daerah yang terdampak PHK. “Ini menurut kami hal yang sangat baik dan kalau perlu ditingkatkan dalam skala yang lebih besar di satgas mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh di pihak pemerintah,” pungkasnya.