Menteri Kehutanan Sebut Percepatan Perhutanan Sosial di Lombok Arahan Langsung Presiden

Lombok, 7 Maret 2026 – Di bawah terik matahari yang menyengat, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan selembar dokumen penting kepada perwakilan petani. Bukan sekadar surat biasa, melainkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial yang dinanti-nanti. Acara sederhana di Pulau Lombok ini ternyata menyimpan pesan politik yang cukup kental.

Raja Juli dengan tegas menyebut, percepatan proses perizinan yang terjadi belakangan ini bukanlah murni hasil kerja kementeriannya. “Ini arahan langsung dari Presiden,” ujarnya. Menurutnya, komitmen Prabowo Subianto lah yang mendorong segala kemudahan birokrasi itu.

“Pak Sekda bilang, proses yang cepat ini bukan karena menterinya, tapi karena presidennya, Pak Prabowo Subianto,” kata Raja Juli, menirukan ucapan seorang pejabat daerah.

Ia lalu menyampaikan salam khusus dari orang nomor satu itu untuk para petani hutan yang hadir.

Secara keseluruhan, ada enam kelompok tani yang menerima SK pada hari itu. Satu kelompok berasal dari Lombok Barat, sementara lima kelompok lainnya dari Lombok Timur. Total lahan yang kini bisa mereka kelola secara legal mencapai 560 hektar lebih. Angka yang tidak kecil, dan diharapkan bisa mengubah nasib 411 kepala keluarga yang menggantungkan hidup dari hutan.