“Mungkin juga ini by design ya, sengaja menjebak. Sekarang terungkap bahwa mereka menggunakan nama pihak ketiga sehingga pengelola tidak tahu museum akan digunakan kampanye. Setelah ketahuan, izinnya dicabut justru malah bersikap dizalimi TNI, bersikap menjadi korban. Strategi ini kurang etis, lanjutnya.
I kemudian menghimbau agar semua pihak untuk mulai menggunakan cara-cara yang baik dalam berkampanye.
“Kasihan TNI kita disalahkan terus. Rakyat Indonesia juga menonton kita karena ini kontestasi jadi pemimpin negara. Kalau memang dari awal proses izin tempat saja sudah tidak jujur, bagaimana memimpin negara. Ga bahaya tah," pungkas Nusron.
Sebelumnya, Kapuspen TNI Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar telah mengkonfirmasi bahwa Museum Diponegoro adalah aset TNI dan tidak boleh digunakan untuk kampanye sebagai bentuk komitmen netralitas.
Bahkan Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi menjelaskan kronologi dibalik izin dari acara ‘Desak Anies’ tersebut.
"Saat itu ada rencana akan dipinjam oleh satu organisasi, di mana pengelola monumen tidak mengetahui bahwa monumen tersebut akan digunakan untuk kegiatan salah satu paslon. Namun pada saat diketahui bahwa monumen akan digunakan sebagai tempat kegiatan salah satu paslon, maka pihak yayasan membatalkan peminjaman tersebut," kata Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi .
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: banyuwangi.jatimnetwork.com
Artikel Terkait
Kobaran Api Ganggu Perundingan Alot di KTT Iklim Brasil
Kebakaran di RS PMC Subang, Pasien Dievakuasi Usai Korsleting Landa Ruang Petugas
Polisi dengan Riwayat Skizofrenia Amuk Warga di Depan Polda Sumut
25 Demonstran Dihadiahi Dakwaan JPU Usai Ricuh Gedung DPR