Dari sisi kontribusi ekonomi, industri ini sebenarnya menyumbang Rp30 hingga 70 triliun terhadap PDB. Sayangnya, karena pasar dikuasai asing, manfaat ekonominya lebih banyak mengalir ke luar negeri. Potensi besar itu belum sepenuhnya dinikmati di dalam negeri.
Pemerintah sebenarnya sudah bergerak. Lewat Perpres 19/2024, mereka ingin percepat pengembangan industri game nasional. Ada juga program pelatihan seperti IGDX dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Tapi, menurut Agung, dukungan itu masih terbatas. "Sejauh ini lebih banyak ke pelatihan. Belum banyak yang spesifik ke industri, misalnya dalam bentuk insentif," katanya.
Di sisi lain, kabarnya Kementerian Ekonomi Kreatif sedang menyiapkan insentif untuk industri kreatif, termasuk game. Rencananya, insentif itu akan difokuskan untuk pengembangan intellectual property (IP).
Tantangan klasik lain yang masih menghantui adalah pembajakan. Survey Asosiasi Game Indonesia pada 2022 mengungkap hal yang memprihatinkan: 46% dari 1.000 responden mengaku pernah memakai game bajakan. Ini jelas jadi disinsentif bagi investor. Buat apa masuk ke industri kalau hasil karyanya gampang dibajak?
Ke depan, harapan Agung jelas: semakin banyak game lokal yang go international. Tapi jalan menuju sana masih panjang.
"PR utama pemerintah adalah menyelesaikan pemerataan infrastruktur, terutama akses internet," tutupnya. Ia menekankan, koneksi yang cepat dan merata adalah urat nadi bagi game dan esports. Tanpa itu, sulit bagi developer lokal untuk benar-benar melesat.
Artikel Terkait
Meri Hoegeng, Istri Sang Kapolri Legendaris, Tutup Usia di Usia 100 Tahun
Dua Sahabat, Satu Kementerian: Nasib Berbeda di Balik Meja Kekuasaan
Babah Alun: Bergabung dengan Board of Peace Bawa Indonesia Lebih Diperhitungkan
Wapang TNI Desak Pembangunan Koperasi Merah Putih Dikebut