Dua Sahabat, Satu Kementerian: Nasib Berbeda di Balik Meja Kekuasaan

Usianya hampir 35 tahun ketika seorang wartawan memutuskan ikut tes CPNS di sebuah kementerian. Dia lulus murni, melewati semua tahapan dengan susah payah. Kolega-koleganya pun mengucapkan selamat. Perjalanan baru sebagai abdi negara pun dimulai.

Belasan tahun mengabdi, kariernya tak kunjung melesat. Masih berkutat di level bawah. Saat ada peluang kecil untuk jadi pejabat struktural eselon IV, jabatan itu malah dibubarkan. Dia pun, seperti banyak ASN lainnya, diarahkan untuk menjadi pegawai fungsional.

Sahabatnya memilih jalan lain. Dari dunia jurnalistik, dia melompat ke tim sukses seorang capres. Latar belakangnya sebagai wartawan membuatnya ditempatkan di bagian humas. Fokusnya satu: mengurusi kampanye di media sosial.

Setelah pilpres usai dan jagoannya menang, nasibnya berubah drastis. Hanya dalam hitungan bulan, dia ditarik masuk menjadi staf khusus seorang menteri. Jabatannya mentereng: Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media.

Kini, kedua sahabat itu bertugas di kementerian yang sama. Tapi kehidupan mereka bagai langit dan bumi. Si ASN, meski punya ijazah lebih tinggi, hari-harinya sibuk membantu urusan humas, membuat rilis, dan mengelola media sosial kementerian.

Si mantan wartawan tim sukses? Dia jadi orang dekat sang menteri. Ke mana sang bos pergi, dia sering ada di samping. Soal penghasilan, jangan ditanya. Staf khusus itu dapat mobil dinas lengkap dengan sopir. Sementara si ASN bergantung pada gaji dan tunjangan golongan III-nya, yang terasa pas-pasan saja.

Fenomena staf khusus ini sekarang merajalela. Tak cuma presiden, setiap menteri punya. Bahkan, ada yang punya lima staf khusus ditambah belasan tenaga ahli. Lucunya, mereka yang diangkat seringkali berasal dari kalangan yang sama separtai, atau sekelompok.

Jadi staf khusus atau tenaga ahli memang enak. Hidup dekat dengan pusat kekuasaan, kebutuhan ditanggung negara. Berbeda dengan ASN yang wajib absen dan diawasi kehadirannya, mereka hanya perlu 'setor wajah' kepada bosnya. Kalau bosnya aktif di partai, ya ikut pula urusan partai. Siang kerja di kantor menteri, malamnya rapat partai.

ASN? Jangan harap. Mereka dilarang berpolitik kalau tak mau kena sanksi. Gajinya pun jadi perbincangan publik. Coba saja ada wacana kenaikan gaji ASN lima puluh ribu, langsung heboh seantero negeri. Tapi gaji dan tunjangan fantastis untuk staf khusus? Itu jarang terekspos.

Aturannya sih ada. Pengangkatan staf khusus diatur lewat Perpres. Mereka bertanggung jawab langsung ke menteri, masa baktinya mengikuti masa jabatan sang menteri, dan fasilitasnya bisa setara dengan eselon I.b level direktur jenderal!

Bayangkan. Seorang ASN harus berjuang puluhan tahun, sikut-sikutan, untuk mungkin mencapai level eselon II. Tapi dengan kedekatan politik, seseorang bisa langsung dapat fasilitas setara eselon I. Sungguh kontras.

Di daerah, ceritanya mirip. Meski BKN sudah melarang, banyak gubernur, bupati, dan wali kota yang tetap punya staf khusus atau tenaga ahli. Jumlahnya bisa belasan. Bidangnya macam-macam; media, kemasyarakatan, kebudayaan. Intinya, untuk mengakomodir tim sukses.

Padahal, sebenarnya daerah sudah punya jabatan resmi bernama Staf Ahli. Syaratnya ketat: pangkat minimal tertentu, pendidikan S1, dan harus lulus sejumlah pelatihan kompetensi. Tapi jabatan ini sering dianggap 'parkiran' bagi pejabat yang tersingkir dari posisi strategis. Tunjangannya besar, tapi wewenangnya minim. Spesialisnya cuma memberi sambutan dalam acara seremonial.

Jadi, ya, pokoknya jadi staf khusus itu enak tenan. Tak perlu gelar doktor atau melalui seleksi ketat. Cukup dekat dengan yang berkuasa. Para pegawai pun, dari level rendahan sampai direktur, seringkali segan. Mereka adalah perpanjangan tangan sang bos. Kalau sampai mereka murka, siap-siap saja kena mutasi.

Tapi kursi itu bisa panas juga. Ketika menteri atau kepala daerah tersandung kasus hukum, staf khususnya biasanya ikut terseret. Minimal jadi saksi, diperiksa berjam-jam. Risiko dari hidup terlalu dekat dengan kekuasaan.

Mungkin sudah waktunya pemerintah menata ulang semua ini secara serius dan transparan. Jabatan dengan fasilitas mewah semestinya diisi berdasarkan kompetensi, bukan sekadar kedekatan. Negeri ini tidak kekurangan orang-orang pintar di dalam birokrasinya sendiri.

Pertanyaannya sekarang, adakah kemauan politik untuk benar-benar menjalankan meritokrasi? Atau kita akan terus melihat jalan pintas bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan? Publik sudah mulai bertanya-tanya. Untuk apa sistem ASN dibangun seketat itu, kalau pada akhirnya yang berbicara adalah politik dan kedekatan?