Bebas Aktif Tapi Bersekutu dengan AS dan Israel: Berpotensi Melanggar Konstitusi

Penulis: PLE Priatna"

Indonesia kini duduk di sebuah Dewan Perdamaian. Tapi, lihatlah siapa rekan sejawatnya: Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ketua tunggal seumur hidup, dan kekuasaan kolonial Israel. Tugas pertama mereka? Melucuti eksistensi Hamas, kelompok pejuang kemerdekaan Palestina.

Ini rumit. Sungguh rumit. Formula yang diusung adalah perkongsian kebijakan AS dan Israel di tanah Palestina. Ada muatan militer di dalamnya. Indonesia, bersama AS dan Israel, konon hendak memberi mandat pada otoritas Palestina (Fatah) yang kalah dalam pemilu legislatif di Gaza. Ironisnya, justru pihak yang kalah inilah yang nantinya diharapkan memegang kendali Palestina merdeka.

Menurut sejumlah pengamat, persekongkolan ala Dewan ini berpotensi melahirkan pemerintahan Palestina yang jauh dari demokratis. Dan Indonesia, mau tak mau, sepakat. Sepakat membentuk apa yang bisa disebut sebagai pemerintahan boneka, dengan otorisasi Dewan yang didominasi kuasa kolonial.

Lebih lanjut, Indonesia dalam forum ini juga dianggap menyetujui pelucutan Hamas. Padahal, Hamas adalah pemenang pemilu legislatif. Bahkan, ada kesan untuk mencegah mereka berkuasa lagi di masa depan. Rencana pembentukan pasukan penjaga perdamaian, International Stabilization Force (ISF), dikendalikan oleh militer AS di bawah Jenderal Jaspers. Bukan di bawah bendera netral PBB.

Lalu, bagaimana dengan prajurit TNI yang profesional? Jika nanti diterjunkan dalam misi ISF, di manakah posisi mereka? Haruskah berpihak pada Palestina yang terjajah, atau justru menjaga keamanan Israel, sang pemegang kuasa kolonial yang didukung AS?

Tak heran, langkah Indonesia ini menuai kritik. “Tidak mengejutkan, bergabung dengan Trump jelas bisa bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif,” ujar TB Hasanudin, anggota Komisi I DPR.

“Tidak mengejutkan Indonesia bergabung dengan Trump ini pun jelas bisa bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.”

Kritik serupa datang dari berbagai pihak. Jusuf Kalla, Dino Pati Jalal, PBNU, hingga sejumlah tokoh masyarakat. Tapi, pemerintah sepertinya jalan terus. Bahkan membayar iuran anggota permanen yang konon mencapai Rp16,9 triliun. Fantastis.

Yang mengganjal, penjelasan dari Menlu Sugiono terasa minim. Tidak ada argumentasi mendetail yang cerdas mengapa harus beraliansi dengan Trump dan Israel, sementara otoritas Palestina tidak dilibatkan dan Eropa sendiri menolak keras. Jejaring aliansi ini melibatkan nama-nama seperti Menlu AS Marco Rubio, menantu Trump Jared Kushner, hingga Tony Blair. Ada juga sederet tokoh intelijen CIA dan Mossad yang diam-diam mewakili kepentingan Zionis. Mereka inilah yang kemudian menentukan masa depan Palestina.

Melihat personelnya, wajar jika kita curiga. Piagam Dewan Perdamaian bentukan Trump ini sama sekali tidak melibatkan warga Gaza dan Palestina, meski menyebut-nyebut "New Gaza". Jared Kushner hanya fokus bicara proyek megah: kota metropolitan modern di Gaza, dari Rafah hingga Gaza City. Tapi, untuk siapa? Tak ada jaminan jelas itu semua untuk warga Palestina sepenuhnya, dan bukan untuk pemukim Israel.

Kemerdekaan Palestina? Sepertinya hanya jadi tahap akhir. Itu pun kalau tercapai. Setelah mega proyek rekonstruksi Gaza selesai. Kuasa kolonial Israel justru dapat perpanjangan masa dengan formula dua negara ini. Bahkan berpeluang mendapat kavling lebih luas.

Agak aneh, bukan? Kemerdekaan bukan jadi prioritas utama. Yang ada hanya pemerintahan administratif bahkan tanpa sebutan negara. Fokusnya cuma pembangunan fisik properti di Gaza. Lalu, penarikan pasukan Israel baru akan dilakukan bertahap setelah Hamas benar-benar dilumpuhkan. Tak boleh lagi ada pejuang kemerdekaan di Gaza.

Lupa Sejarah

Indonesia seakan lupa sejarah. Turut sepakat melucuti kelompok pejuang seperti Hamas, yang berawal dari intifada dan lemparan batu, lalu berkembang memiliki senjata untuk melawan kolonialisme. Padahal, anti-kolonialisme dan imperialisme adalah jiwa konstitusi kita. Suaranya tak boleh pudar.