Isu deforestasi dan kerusakan lingkungan yang diduga berkaitan dengan bencana itu pun kian menambah daftar sorotan. Masyarakat menuntut evaluasi, dan mungkin saja pergantian.
Pada akhirnya, menurut Adi, reshuffle itu sendiri sudah seperti keniscayaan. Hanya soal waktu kapan presiden akan melakukannya.
“Suka tidak suka reshuffle itu tinggal nunggu waktu. Apakah bulan ini, apakah bulan depan, apakah tahun ini, tahun depan atau tahun depannya lagi,”
katanya.
Dia berharap, jika nanti benar terjadi, momentum itu bisa dimanfaatkan untuk perbaikan. Ganti saja menteri yang kinerjanya dianggap jeblok. Beberapa bidang yang terus mendapat sorotan antara lain ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan tentu saja penanganan bencana.
“Semoga reshuffle itu kalau dilakukan adalah momentum untuk melakukan perbaikan kinerja pemerintah. Ganti para pembantu yang memang tidak sesuai dengan harapan. Toh di negara kita ini banyak orang hebat, banyak orang top yang memang siap untuk mendedikasikan seluruh kemampuan, totalitasnya untuk membantu negara,”
pungkas Adi.
Sampai detik ini, istana memang belum mengeluarkan konfirmasi resmi apa pun. Tapi nyaris semua partai koalisi sudah angkat bicara, intinya seragam: reshuffle adalah hak prerogatif presiden sepenuhnya.
Artikel Terkait
Tim SAR Temukan Dua Korban Longsor Cisarua di Tengah Hujan dan Ancaman Longsor Susulan
Jadi Petani Bukan Jawaban: Saat Metafora Mengalihkan dari Krisis Keadilan
Di Balik Kursi Dewan Perdamaian: Diplomasi Indonesia Terjebak dalam Rencana AS-Israel?
Indonesia Cetak Sejarah di ASEAN Para Games 2025, Raih 135 Emas di Tengah Pengawasan KND