Trump Bentuk Dewan Perdamaian, 10 Alasan Mengapa Langkah Ini Dianggap Bermasalah

Rencana ini jelas mengkhawatirkan. Di satu sisi, ini bisnis properti untuk kalangan berduit. Di sisi lain, bisa jadi alasan untuk menggeser warga Gaza dari tanah mereka sendiri. Dengan bergabung, negara anggota ikut serta dalam pengusiran itu.

Keempat, Gaza adalah Palestina. Tapi dalam dewan ini, pemerintahan Palestina sama sekali tidak dilibatkan bahkan Hamas yang dituduh sebagai teroris. Ini adalah bentuk marginalisasi yang nyata. Tujuannya? Melanggengkan penjajahan Israel. Ikut serta berarti ikut melemahkan perjuangan rakyat Palestina.

Kelima, yang lebih konyol lagi, Benjamin Netanyahu pelaku genosida dan penjahat perang justru menjadi anggota dewan. Dan dialah yang paling berpengaruh pada Trump. Bergabung dengan dewan yang di dalamnya ada Netanyahu sama saja mendukung penjahat perang.

Keenam, coba baca piagam dewan ini. Tak ada satu pun kata "Gaza" atau "Palestina" di dalamnya, apalagi pembahasan tentang kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa akar masalah sengaja diabaikan. Ikut serta di dalamnya adalah sebuah kebodohan, disengaja atau tidak.

Ketujuh, kata "perdamaian" sering dimanipulasi untuk menutupi kejahatan penjajahan. Sama halnya dengan istilah "konflik" yang kerap dipakai. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah penjajahan: ada yang menjajah (Israel) dan ada yang terjajah (Palestina). Perdamaian sejati bukan dengan mengamankan si penjajah. Logika terbalik jika kita percaya itu.

Kedelapan, dewan ini sepenuhnya dikendalikan Trump secara pribadi. Semua kebijakan, termasuk penerimaan anggota, ditentukan olehnya. Dan posisinya tidak ada batas waktu. Sementara anggota lainnya adalah kepala negara atau pemerintahan yang dipimpinnya. Ini seperti menyetujui Trump menjadi diktator dunia.

Kesembilan, penolakan negara-negara besar Eropa sudah jadi alarm sendiri. Mereka paham bahwa dewan ini cuma mainan Trump untuk kepentingan pribadi dan kroninya. Bukan solusi untuk Gaza. Peluang negara berkembang seperti Indonesia untuk berperan pun hampir nihil. Bergabung hanya menunjukkan kenaifan.

Kesepuluh, dan ini mungkin yang paling berbahaya: anggota dewan ke depannya bisa dibujuk, disuap, atau dipaksa untuk bergabung dengan "Abraham Accord" mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik. Keputusan untuk ikut serta sekarang bisa jadi jebakan di masa depan.

Itulah beberapa pertimbangan yang, menurut saya, harus dipikirkan matang oleh negara-negara Islam termasuk Indonesia. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, seharusnya Indonesia bisa menjaga independensi dan konsisten mendukung perjuangan Palestina menuju kemerdekaan penuh.

Jangan sampai negara-negara Islam jadi pecundang, hanya untuk bersujud pada kesemena-menaan Donald Trump.

Manhattan City, 26 Januari 2026

A Proud New Yorker Al-Kajangi