PATAKA Institute Desak Revitalisasi Pasar Pramuka Segera Dilakukan

PATAKA Institute, lembaga pusat kajian strategis perpasaran dan UMKM, mendesak Perumda Pasar Jaya untuk segera mengambil langkah aksi korporat dalam merevitalisasi Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Program revitalisasi pasar ini hingga saat ini masih belum terealisasi, menimbulkan berbagai masalah bagi pedagang.

Masalah Legalitas Pedagang Pasar Pramuka

Permasalahan utama yang dihadapi adalah berakhirnya masa berlaku Sertifikat Hak Pakai Tempat Usaha (SHPTU) sejak Mei 2024. Kondisi ini menyebabkan banyak pemilik kios kehilangan dasar hukum kepemilikan yang sah, menghambat proses penataan dan legalitas usaha para pedagang di Pasar Pramuka.

Pelanggaran Tata Kelola Pasar Pramuka

PATAKA Institute mengungkapkan sejumlah pelanggaran yang melanggar Perda DKI Jakarta, termasuk:

• Pemilik SHPTU memiliki lebih dari tiga unit kios
• Praktik penyewaan kembali dan jual-beli kios tanpa izin resmi
• Ketidakpatuhan pembayaran Biaya Pengelolaan Pasar (BPP) dan Biaya Sarana Umum (BSU)
• Lebih dari 50% kios disewakan kembali dengan harga berlipat ganda
• Jual beli SHPTU yang sudah tidak berlaku

Rekomendasi Solusi untuk Pasar Jaya

PATAKA Institute memberikan rekomendasi konkret kepada Pasar Jaya:

• Melaksanakan Aksi Korporat untuk percepatan revitalisasi
• Penyegelan kios yang menunggak BPP/BSU
• Pembatalan SHPTU bagi pelanggar aturan

Nedi Setiadi, Direktur Eksekutif PATAKA Institute, menegaskan bahwa langkah-langkah ini diperlukan agar pengelolaan pasar lebih transparan, berkeadilan, dan sesuai regulasi.

Dampak terhadap Masa Depan Pasar Pramuka

Jika rekomendasi tidak dijalankan, PATAKA Institute siap mendorong investigasi atas indikasi wanprestasi dan praktik mafia kios di lingkungan Perumda Pasar Jaya. Lembaga ini menekankan pentingnya penegakan kebijakan pasar secara adil tanpa diskriminasi.

Hamdan Wibawa, Direktur Strategis PATAKA Institute, berharap Pasar Pramuka dapat menjadi contoh penerapan tata kelola pasar yang profesional dan berpihak kepada kepentingan publik.