Trump Bentuk Dewan Perdamaian, 10 Alasan Mengapa Langkah Ini Dianggap Bermasalah

Shamsi Ali Al-Nuyorki Al-Kajangi

Baru-baru ini di Davos, saat Forum Ekonomi Dunia berlangsung, Donald Trump membuat gebrakan lain. Presiden Amerika Serikat itu mendirikan sebuah badan yang dinamai Dewan Perdamaian. Undangan dikirim ke 60 negara, tapi nyatanya hanya separuhnya yang hadir untuk menandatanganinya sekitar 30 negara.

Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar, termasuk di dalamnya. Di sisi lain, beberapa kekuatan Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Prancis justru memilih untuk menolak. Beberapa negara Islam lain yang turut serta adalah Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Pakistan.

Pembentukan dewan ini disebut-sebut sebagai kelanjutan dari kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Kala itu, Trump bertindak layaknya "bos" yang memimpin sejumlah pemimpin dunia Indonesia salah satunya untuk menandatangani dokumen penghentian genosida. Langkah yang patut diacungi jempol, meski pada kenyataannya gencatan senjata itu tak benar-benar dihormati. Israel masih terus melancarkan serangan, bukan cuma di Gaza, tapi juga di Ramallah, Tepi Barat.

Ada yang Janggal dari Dewan Perdamaian Trump

Upaya intervensi Amerika di Gaza, seperti yang saya singgung tadi, memang patut diapresiasi. Tapi sejujurnya, itu adalah sebuah keharusan. Bagaimana tidak? Pembantaian lebih dari tujuh puluh ribu warga sipil Gaza tak bisa dipisahkan dari peran Amerika yang mempersenjatai Israel. Senjata yang dipakai untuk membumihanguskan Gaza itu datang dari bantuan AS.

Maka, ketika kecaman global menguat, Amerika berusaha tampil bersih bahkan ingin dilihat sebagai pahlawan.

Namun begitu, rencana Trump membentuk Dewan Perdamaian justru memantik kontroversi. Apalagi tujuannya yang utama adalah membangun Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah", pusat pariwisata dan hiburan mewah. Di sinilah letak kejanggalannya.

Setidaknya, ada sepuluh poin yang membuat saya meragukan niat baik dewan ini.

Pertama, ini terlihat seperti upaya Trump untuk melemahkan PBB. Urusan perdamaian dan keamanan global seharusnya ditangani melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Dewan Keamanannya. Membuat badan di luar itu hanya akan menggerus legitimasi PBB. Negara yang ikut serta, secara tak langsung, ikut dalam konspirasi merongrong organisasi dunia tersebut.

Kedua, Trump sendiri adalah figur yang kontroversial. Baik di dalam negeri maupun di kancah internasional, dia sering bertindak semaunya, tanpa peduli hukum. Serangan ke Iran yang dituduh sebagai pusat nuklir, misalnya, jelas melanggar hukum internasional. Belum lagi intervensinya di Venezuela dengan menangkap presiden dan ibu negaranya. Trump pernah dengan blak-blakan bilang bahwa dia tak peduli pada hukum internasional. Jadi, bergabung dengan dewan buatannya sama saja mendukung sikap semena-mena itu.

Ketiga, tujuan utamanya adalah membangun Gaza jadi Riviera. Pelaku utamanya? Trump dan kroni-kroninya di bisnis properti termasuk menantunya, Jared Kushner, serta pengusaha real estate Steve Witkof. Yang runyam, dana pembangunannya rencananya akan dikumpulkan dari anggota dewan, masing-masing satu miliar dolar AS. Kalau 30 negara anggota, ya sudah terkumpul 30 miliar. Jumlah yang sangat besar untuk membangun Gaza yang mewah.