Kapolri Tolak Wacana Polri Dibawah Kementerian: Lebih Baik Jadi Petani

“Kita memiliki 17.380 pulau. Dan apabila dibentangkan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) luas kita setara dari London sampai Moskow,” jelasnya.

Ia menutup pembahasannya dengan keyakinan. “Dan tentunya dengan kondisi yang ada, posisi Polri tentunya akan sangat ideal apabila tetap seperti saat ini,” tandas Sigit.

Dukungan dari PDIP

Di sisi lain, sikap Kapolri ini mendapat angin segar dari salah satu fraksi besar di DPR. Fraksi PDI Perjuangan secara terbuka menyatakan dukungan agar Polri tetap di bawah presiden.

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan mendukung Polri, pemilihan Kapolri melalui Komisi III DPR, dan mendukung Polri tetap di bawah langsung oleh Bapak Presiden RI,” kata Safaruddin, anggota fraksi tersebut.

Bagi PDIP, fokus reformasi Polri seharusnya bukan pada perubahan struktur atau kedudukan. Yang lebih urgent justru perubahan kultur di dalam tubuh kepolisian itu sendiri.

“Ini yang perlu kita betul-betul lakukan langkah langkah konkret supaya gimana perilaku Polri bisa berubah menjadi lebih baik, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kapolri tadi melayani masyarakat,” ujar Safaruddin.

Perubahan kultur itulah kunci menuju kepolisian yang profesional dan dekat dengan warga. Karena itu, PDIP tidak setuju jika reformasi diarahkan untuk mengubah sistem pemilihan Kapolri atau menghilangkan mekanisme persetujuan DPR. Mekanisme uji kelayakan di parlemen, menurut mereka, justru memberikan "check and balances" yang sehat.

“Jadi masalah kultur yang penting, bukan perubahan sistem dan kedudukan Polri yang akan diubah,” tegasnya.

Sejarah jadi pelajaran berharga. Safaruddin mengingatkan, dulu pernah terjadi konflik internal di Polri karena proses pemilihan Kapolri tidak melibatkan DPR. Situasi itu memicu dualisme kepemimpinan yang merugikan.

“Mungkin saya bisa ingatkan berapa tahun lalu pemilihan Kapolri pernah terjadi konflik internal di Polri, jadi dua Kapolri yang mengaku karena tidak melalui DPR,” kenangnya.

“Tapi setelah melalui DPR RI Komisi III, semua tidak pernah lagi terjadi konflik internal dalam pemilihan Kapolri.”

Jadi, jalan yang sekarang ditempuh dianggap sudah tepat. Tinggal bagaimana mengisi kerangka yang sudah ada dengan kultur pelayanan yang lebih baik.