Prabowo di Dewan Perdamaian Trump: Langkah Strategis atau Jerat Diplomatik?

- Senin, 26 Januari 2026 | 05:50 WIB
Prabowo di Dewan Perdamaian Trump: Langkah Strategis atau Jerat Diplomatik?

Strategi semacam ini memang biasa dilakukan negara menengah seperti Indonesia. Tujuannya jelas: agar tidak terjebak dalam persaingan dua raksasa dan tetap punya ruang gerak diplomatik.

Namun begitu, Amir juga mengingatkan soal risikonya. Dan ini serius. Figur Donald Trump sendiri sangat kontroversial dalam panggung politik global.

“Trump dikenal sangat pro-Zionis Israel. Rekam jejaknya jelas, mulai dari kebijakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel hingga dukungan penuh terhadap agresi militer Israel,” ujar Amir.

Hal ini berpotensi menimbulkan kesan buruk. Bisa-bisa dewan ini cuma dilihat sebagai alat politik AS dan Israel, bukan forum netral yang benar-benar menginginkan perdamaian untuk Palestina.

Belum lagi rekam jejak Trump dalam kebijakan luar negeri yang dianggap agresif, seperti intervensi ke Venezuela dan sanksi ekonomi keras.

“Ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah Dewan Perdamaian ini murni untuk perdamaian, atau sarat agenda geopolitik Amerika Serikat?” tegasnya.

Dari sudut pandang intelijen strategis, Indonesia harus ekstra hati-hati. Jangan sampai kehilangan kepercayaan dari dunia Islam. Kalau dewan ini dicap sebagai alat legitimasi kebijakan pro-Israel, posisi kita jadi serba salah terjepit antara dilema moral dan politik.

“Indonesia selama ini konsisten membela Palestina. Jangan sampai keikutsertaan ini justru dimaknai sebagai kompromi terhadap prinsip tersebut,” katanya.

Pada akhirnya, sukses atau gagalnya langkah ini sangat bergantung pada sikap Indonesia di dalam dewan nanti. Apakah aktif menyuarakan keadilan, atau malah ikut arus saja.

Amir Hamzah menyimpulkan, langkah Prabowo ini adalah ujian besar bagi politik luar negeri Indonesia di era pemerintahannya.

“Ini langkah berani, tapi juga penuh risiko. Jika dimanfaatkan dengan cerdas, Indonesia bisa memperkuat posisi geopolitiknya. Tapi jika salah langkah, bisa mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif dan solidaritas terhadap Palestina,” pungkasnya.


Halaman:

Komentar