Retret Kepemimpinan Tak Cukup, Dua Kepala Daerah Tetap Terjaring OTT KPK

Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK kembali terjadi. Kali ini, dua kepala daerah jadi sasaran: Wali Kota Madiun dan Bupati Pati. Peristiwa pada 19 Januari 2026 itu mengejutkan banyak pihak. Dua wilayah berbeda, tapi pola masalahnya terasa mirip.

Yang menarik, OTT ini terjadi belum genap setahun setelah para kepala daerah itu mengikuti retret kepemimpinan di Akademi Militer Magelang, akhir Februari 2025. Retret itu sendiri digelar tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto melantik mereka. Jadi, ada ironi yang kuat di sini. Baru saja dapat pembekalan, eh, malah terjaring operasi KPK.

Nah, kasus ini relevan bukan cuma soal penindakan hukum. Ini lebih tentang efektivitas kebijakan pembinaan yang relatif baru itu. Retret dirancang untuk menyamakan visi, mendisiplinkan pemerintahan, dan menguatkan tanggung jawab. Tapi kenyataannya? Tindak pidana korupsi masih terjadi. Jelas, ada jarak antara pesan di ruang retret dengan praktik nyata di lapangan.

Tulisan ini bukan untuk menghakimi individu. Fokusnya lebih pada evaluasi: sejauh mana desain pembinaan negara ini mampu menjawab tantangan riil yang dihadapi kepala daerah? Apalagi mereka bukan ASN, tidak melalui uji integritas ketat, dan harus bekerja di bawah tekanan politik serta ekonomi lokal yang begitu besar.

Prosedur Demokrasi Sudah, Tapi Bagaimana dengan Kualitasnya?

Secara prosedur, demokrasi kita sudah memenuhi syarat: pemilihan langsung, kompetitif, periodik. Tapi demokrasi kan tidak berhenti di situ. Kualitas demokrasi juga ditentukan oleh mutu kepemimpinan yang dihasilkan.

OTT di Pati dan Madiun memperlihatkan celah itu dengan jelas. Seorang kepala daerah punya diskresi besar atas anggaran, perizinan, proyek. Kalau kualitas personal integritas, pengendalian diri, keberanian menolak godaan tidak pernah diuji sejak awal, kekuasaan yang besar justru berisiko tinggi disalahgunakan. Negara lalu hadir lewat penindakan hukum. Tapi itu selalu datang belakangan, setelah kerusakan terjadi.

Di titik ini, OTT harus dibaca sebagai indikator persoalan sistemik. Bukan sekadar kegagalan individu. Demokrasi berjalan secara prosedural, tapi mekanisme untuk menjamin kualitas kepemimpinannya masih lemah.

Masalah Lokal yang Selalu Itu-Itu Saja

Kalau dicermati, hampir semua OTT kepala daerah berangkat dari persoalan yang konkret dan lokal. Misalnya, urusan proyek, percepatan anggaran, atau hubungan dengan pelaku usaha. Kasus Pati dan Madiun pun, menurut sejumlah informasi, kembali ke pola serupa: pengelolaan kewenangan yang rawan penyimpangan.

Memang, penindakan oleh KPK menunjukkan mekanisme hukum berjalan. Tapi pengulangan pola yang sama di banyak daerah menandakan masalah yang lebih struktural. Ganti pemimpin, belum tentu sistem kerjanya ikut berubah.

Asesmen Talenta: Bukan untuk Melarang, Tapi untuk Menerangi

Sebenarnya, asesmen talenta bukan hal baru di Indonesia. Pemerintah sudah lama menerapkannya untuk ASN, terutama untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi. Melalui asesmen, negara mengukur kompetensi, integritas, dan kesiapan psikologis seseorang sebelum diberi kewenangan.

Tapi sistem yang relatif mapan ini sama sekali tidak menyentuh kepala daerah. Padahal, mereka pemegang diskresi tertinggi di daerah. Bandingkan dengan ASN yang wajib ikut asesmen dulu sebelum naik jabatan. Instrumen itu dirancang untuk menekan risiko penyalahgunaan sejak dini.

Untuk kepala daerah? Tidak ada. Prosesnya sepenuhnya mengandalkan mekanisme elektoral dan dukungan politik semata.

Nah, di sinilah pentingnya asesmen talenta bagi calon kepala daerah. Ini bukan alat untuk menggugurkan kandidat. Bukan. Ini lebih sebagai instrumen informasi publik.

Asesmen bisa mengukur hal-hal yang tak tersentuh kampanye: integritas personal, kematangan etika, gaya kepemimpinan. Hasilnya bisa dipublikasikan secara ringkas dan mudah dipahami selama masa kampanye. Dengan begitu, negara tidak mengambil alih kedaulatan rakyat. Justru sebaliknya, negara mencerdaskan pemilih. Rakyat tetap memilih, tapi dengan informasi yang lebih objektif.

Model ini menjaga hak politik tetap utuh. Tidak ada skor kelulusan, tidak ada larangan maju. Yang berubah cuma tanggung jawab moral kandidat, karena kualitas personal mereka jadi terbaca publik. Lama-lama, budaya politik bisa bergeser dari sekadar adu popularitas menuju pertarungan kualitas kepemimpinan yang sesungguhnya.

Retret Itu Perlu, Tapi Jangan Sendirian

Dalam konteks itu, retret kepemimpinan patut diapresiasi. Ini upaya negara masuk lebih awal lewat pembinaan. Posisinya penting karena dilakukan di awal masa jabatan, saat pola kepemimpinan belum sepenuhnya terbentuk.

Tapi masalah dasarnya tetap: status kepala daerah bukan ASN. Berbeda dengan birokrasi yang punya jalur pembinaan berjenjang dan berkelanjutan, kepala daerah tidak diwajibkan ikut pendidikan kepemimpinan formal. Setelah dilantik, mereka langsung pegang kendali yang sangat besar.

Negara punya sistem pembinaan mapan untuk ASN, tapi intervensinya minim untuk pemegang diskresi tertinggi di daerah. Kekosongan inilah yang membuat retret menjadi penting, namun belum memadai jika berdiri sendiri.

Terbukti kan, OTT masih terjadi setelah retret. Pembinaan tunggal seperti ini tidak cukup. Retret memberi kerangka umum, tapi tidak mengubah sistem pengawasan, prosedur pengadaan, atau relasi politik-ekonomi di daerah yang sudah mengakar. Begitu kembali ke sistem lama, pesan retret seringkali kalah.

Karena itu, retret tetap diperlukan. Tapi ia harus jadi bagian dari rangkaian kebijakan yang lebih sistemik. Didahului asesmen talenta, lalu diikuti pendampingan dan pengawasan berbasis risiko.

Penutup

Pada akhirnya, OTT kepala daerah yang berulang menunjukkan akar masalahnya: desain pembinaan dan pengendalian kepemimpinan daerah yang masih lemah. Demokrasi prosedural sudah jalan, tapi kualitas kepemimpinannya belum terjaga dengan baik.

Asesmen talenta sebelum pemilihan dan retret setelah pelantikan bukan ancaman bagi demokrasi. Justru sebaliknya, itu upaya memperkuatnya. Kalau negara serius ingin menekan risiko korupsi, pembinaan untuk kepala daerah tidak bisa lagi bersifat insidental dan seremonial belaka. Ia harus dirancang sebagai sistem utuh, menyeluruh, dan berkelanjutan sejak mandat diberikan.